Belanja Pegawai Turun, Barang Jasa Naik Rp41 Miliar – Fraksi Demokrat Mateng: Jangan Habis untuk Seremonial
BeritaNasional.ID MATENG SULBAR– Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah melayangkan kritik konstruktif, objektif dan tajam terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (15/9/2026).
Fraksi Demokrat menilai APBD bukan sekadar dokumen administratif dan angka keuangan, tetapi instrumen kebijakan publik yang harus menjawab kebutuhan rakyat.
Dari sisi pendapatan, fraksi ini mencatat pendapatan daerah naik dari Rp529,82 miliar menjadi Rp584,40 miliar atau bertambah Rp54,58 miliar. Kenaikan itu didominasi transfer pusat sebesar Rp48,36 miliar, sementara PAD hanya naik Rp1,46 miliar.
“Kondisi ini menunjukkan ketergantungan fiskal terhadap pusat masih sangat tinggi,” tegas Fraksi Demokrat.
Yang paling disorot adalah target pajak daerah yang justru turun sekitar Rp821,70 juta, sementara kenaikan PAD hanya ditopang retribusi daerah yang naik Rp2,28 miliar.
Fraksi Demokrat pun mengajukan 4 pertanyaan keras: Apa penyebab turunnya pajak, sektor apa yang turun, bagaimana strategi perluasan PAD tanpa membebani rakyat, dan sejauh mana digitalisasi pemungutan sudah dilakukan.
Di sektor belanja, total belanja naik dari Rp535,82 miliar menjadi Rp616,81 miliar atau bertambah Rp80,99 miliar. Pertumbuhan belanja jauh lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan.
Paling janggal, belanja barang dan jasa melonjak dari Rp142,69 miliar menjadi Rp184,31 miliar atau naik Rp41,62 miliar, sementara belanja pegawai justru turun Rp8,65 miliar.
“Kami tidak ingin kenaikan belanja lebih banyak berhenti pada belanja administratif, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, rapat, sementara kebutuhan substantif masyarakat belum tertangani. Setiap rupiah APBD harus hasilkan manfaat nyata,” kritiknya.
Fraksi Demokrat juga menyoroti belanja modal yang naik dua kali lipat dari Rp36,54 miliar menjadi Rp73,87 miliar. Namun di balik itu, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi justru turun sekitar Rp1,30 miliar, sementara belanja modal peralatan dan mesin naik sangat signifikan.
“Apakah pergeseran ini hasil evaluasi kebutuhan riil, atau karena kegiatan infrastruktur tidak dapat dilaksanakan?” tanyanya.
Sorotan utama lainnya adalah defisit yang melonjak dari Rp6 miliar menjadi Rp32,41 miliar dan ditutup dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp32,41 miliar.
Fraksi Demokrat meminta penjelasan komprehensif soal asal-usul SILPA, penyebab terbentuknya, kegiatan tahun sebelumnya yang tidak terealisasi, serta alasan penggunaannya di APBD-P 2026.
“Penggunaan SILPA jangan hanya dipandang sebagai sumber penutup defisit, tapi harus jadi bahan evaluasi kualitas perencanaan anggaran tahun sebelumnya,” tegasnya.
Untuk pelayanan dasar, anggaran pendidikan tercatat Rp188,57 miliar dan kesehatan Rp125,15 miliar. Fraksi Demokrat mengingatkan besarnya alokasi tidak boleh diukur dari nominal, tetapi sejauh mana mampu meningkatkan mutu layanan, terutama di wilayah jauh dari pusat pelayanan.
Fraksi Demokrat juga memberi apresiasi adanya pembiayaan untuk pelayanan BLUD, kesehatan ibu hamil, usia pendidikan dasar, dan promosi kesehatan, namun meminta jaminan akses dan mutu benar-benar meningkat.
Fraksi Demokrat akhirnya menyatakan sikap menerima Rancangan APBD Perubahan 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya, dengan catatan seluruh penjelasan tersebut harus dijawab pemerintah daerah secara terbuka.
