Fraksi NasDem Soroti APBD-P Mateng 2026 Rp616 Miliar, Desak Status Tanggap Darurat Kekeringan Ditetapkan
BeritaNasional. ID MATENG SULBAR– Fraksi Restorasi Indonesia (Fraksi NasDem) DPRD Kabupaten Mamuju Tengah menyatakan sikap terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang mengalami defisit Rp32,4 miliar.
Pandangan umum itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Mamuju Tengah, Senin (15/9/2026) di Tobadak.
Fraksi NasDem mencatat pendapatan daerah naik dari Rp529,82 miliar menjadi Rp584,39 miliar atau bertambah Rp54,58 miliar. Sementara belanja daerah naik dari Rp535,82 miliar menjadi Rp616,80 miliar atau bertambah Rp80,99 miliar. Penerimaan pembiayaan dari SILPA tercatat Rp32,408 miliar untuk menutup defisit.
Fraksi yang dipimpin partai NasDem ini menegaskan APBD Perubahan bukan sekadar perubahan angka, tetapi harus menjawab persoalan nyata masyarakat.
“Setiap penambahan, pengurangan maupun pergeseran harus memiliki alasan yang jelas, terukur, transparan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Fraksi Restorasi Indonesia.
Terdapat lima poin kritis yang disorot.
*Pertama, soal rasionalisasi.* Fraksi meminta Pemda membuka tingkat realisasi anggaran masing-masing OPD. APBD Perubahan jangan sampai hanya menjadi ruang untuk menghabiskan anggaran di penghujung tahun.
*Kedua, prioritas belanja.* Belanja modal naik sekitar Rp37 miliar dan belanja tidak terduga naik Rp5,7 miliar. Dengan waktu pelaksanaan yang tinggal 3,5 bulan, Pemda harus memastikan program realistis dilaksanakan dan tidak menimbulkan SILPA yang tidak perlu.
*Ketiga, transparansi dan pengawasan.* OPD diminta selektif dan tidak memaksakan program yang tidak relevan hanya demi mengejar serapan. Kualitas pembangunan harus menjadi ukuran utama, bukan persentase realisasi.
*Keempat, keberpihakan kepada masyarakat.* Perubahan APBD harus menempatkan kebutuhan dasar rakyat sebagai prioritas, bukan kepentingan administratif.
*Kelima, soal kekeringan.* Fraksi NasDem mengapresiasi kebijakan Bupati mengalokasikan anggaran untuk unit pemadam kebakaran dan tangki air bersih sebagai respon atas kekeringan yang melanda Mateng saat ini.
Namun fraksi mendesak langkah itu disertai asesmen dan pemetaan wilayah terdampak, distribusi air bersih yang terukur, serta penetapan status Tanggap Darurat Kekeringan jika memenuhi ketentuan.
Hal itu untuk membuka akses penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp7,2 miliar secara optimal sesuai aturan.
“Bagi Fraksi Restorasi Indonesia, kekeringan tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan musiman. Ini merupakan persoalan kemanusiaan dan ketahanan ekonomi masyarakat yang membutuhkan kehadiran pemerintah secara nyata dan cepat,” tegasnya.
Fraksi Restorasi Indonesia memastikan siap membahas APBD Perubahan 2026 secara objektif, terbuka dan bertanggung jawab agar menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Mamuju Tengah.
