Tanggapi 5 Fraksi DPRD, Bupati Mamuju Tengah Beber Alasan Defisit Rp32,4 Miliar hingga Pajak Turun Rp821 Juta
BeritaNasional.ID MATENG SULBAR— Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah akhirnya memberikan jawaban resmi atas pandangan umum 5 fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang defisit Rp32,4 miliar.
Dalam Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah yang digelar di Gedung DPRD Tobadak, Bupati Mamuju Tengah menegaskan bahwa APBD-P 2026 disusun untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
1. Soal Defisit Rp32,41 Miliar Ditutup SILPA
Menjawab Fraksi Amanat Perjuangan, PKB, Demokrat dan Golkar yang mempertanyakan darimana SILPA Rp32,41 miliar berasal, Bupati menegaskan SILPA tersebut bukan asumsi.
“Penganggaran SILPA dalam perubahan APBD tidak didasarkan pada asumsi, melainkan disesuaikan dengan posisi SILPA berdasarkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan tertuang dalam LKPD Audited BPK,” tegas Bupati.
Pemda memastikan ketersediaan kas dan peruntukan SILPA yang sudah ditentukan, sehingga tidak mengganggu likuiditas hingga akhir tahun.
2. Soal Pajak Turun Rp821 Juta, PAD Hanya Naik Tipis
Menjawab sorotan semua fraksi soal pajak daerah yang turun Rp821 juta, Pemda menjelaskan penurunan itu karena adanya penyesuaian target Pajak BPHTB. Ada kebijakan nasional untuk pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sementara kenaikan retribusi Rp2,28 miliar berasal dari penyesuaian potensi di seluruh BLUD yang sudah dihitung rasional.
Pemda berjanji tidak akan menaikkan tarif pajak untuk kejar PAD, tapi akan optimalkan lewat digitalisasi dan inovasi.
“Salah satu strateginya pengaktifan MPOS di rumah makan dan restoran. Masyarakat bisa unggah bukti transaksi dan diikutkan undian hadiah di Hari Jadi Kabupaten Mamuju Tengah,” jelasnya.
Langkah itu untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha.
3. Soal Tambahan DAU Rp45,44 Miliar dan DBH Rp2,92 Miliar
Total tambahan transfer pusat Rp48,36 miliar diarahkan untuk kewajiban prioritas. Pertama memastikan gaji dan tunjangan ASN, PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu terpenuhi.
Sisanya untuk sarana pelayanan publik: kendaraan pemadam kebakaran, mobil tangki air, mobil sampah, ambulans, mobil dan kapal rescue, sarana pendidikan, mebel dan pompa air bersih.
4. Soal Belanja Pegawai Turun Rp8,65 Miliar, Barang Jasa Naik Rp41,6 Miliar
Bupati meluruskan, penurunan belanja pegawai bukan karena pemotongan gaji. Itu karena penyesuaian kebutuhan riil dan reklasifikasi. Belanja PPPK Paruh Waktu dan BPJS Kesehatan PBI yang sebelumnya di akun belanja pegawai, dialihkan ke akun barang dan jasa sesuai aturan terbaru.
“Pemda memastikan tetap memperhitungkan kecukupan anggaran gaji dan tunjangan,” ujarnya.
5. Soal Belanja Modal Naik Rp37 Miliar, Pengadaan Dikonsolidasikan
Tambahan belanja modal untuk kendaraan damkar, tangki air, sampah, ambulans dan kapal rescue akan dikonsolidasikan penganggarannya di BPKPAD untuk efisiensi dan pengawasan, namun kebutuhan teknis tetap dari OPD pengguna.
Pengadaannya akan lewat e-purchasing e-katalog, agar efisien dan transparan. Rincian spesifikasi dan harga akan dibahas di tingkat komisi.
Sementara belanja modal jalan yang terlihat turun Rp1,30 miliar bukan pemotongan. Itu hanya penyesuaian kode akun. Yang sebelumnya belanja modal pemeliharaan jalan, setelah evaluasi BPK diarahkan menjadi akun pemeliharaan di barang dan jasa.
6. Soal BTT Naik dari Rp1,5 Miliar Jadi Rp7,2 Miliar
Menjawab pertanyaan semua fraksi, Pemda menyebut kenaikan BTT Rp5,7 miliar sebagai langkah antisipatif menghadapi bencana. Beberapa bulan terakhir Mateng menghadapi ancaman kekeringan akibat El Nino dan kejadian kebakaran.
“BTT bukan anggaran yang dapat digunakan bebas. Harus ada Surat Tanggap Darurat Bencana yang dikeluarkan Bupati sebagai dasar,” tegasnya.
7. Soal Realisasi Anggaran dan Kritik Publik
Soal serapan anggaran yang ditanya Fraksi Golkar, Pemda menyebut realisasi pendapatan daerah sudah 78,80%, belanja daerah 59,02% dan pembiayaan 100%. Rincian per OPD akan dibahas di komisi.
Pemda juga sepakat dengan Fraksi Golkar bahwa kritik dari masyarakat, mahasiswa dan aktivis di media sosial adalah bagian dari demokrasi berkelanjutan dan harus direspon baik.
Dengan jawaban tersebut, Pemda berharap pembahasan APBD Perubahan 2026 senilai Rp616,80 miliar dapat dilanjutkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
