GMPI dan Lapas Probolinggo Gelar Audiensi, Kalapas Tegaskan Razia Rutin dan Fasilitas Wartel
BeritaNasional.ID, PROBOLINGGO JATIM, Audiensi Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Probolinggo Raya ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Probolinggo soal dugaan penggunaan handphone ilegal oleh warga binaan berakhir tanpa bukti konkret.
Pertemuan klarifikasi itu berlangsung pada Senin (12/10/2026) di ruang kerja Kepala Lapas Kelas IIB Probolinggo.
Ketua DPD GMPI Probolinggo Raya A. Dhani bersama Sekretaris Fahrul Rozi dan sejumlah anggota. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Kalapas Muhammad Bayu Hendaruseto, jajaran pejabat struktural Lapas, dan perwakilan Polres Probolinggo Kota.
GMPI menyampaikan adanya dugaan penggunaan HP ilegal di dalam blok hunian warga binaan. Mereka mengklaim informasi itu berasal dari laporan masyarakat sebagai bentuk fungsi kontrol sosial.
“Kedatangan kami untuk klarifikasi dan koordinasi. Kami mendapat informasi adanya dugaan penggunaan HP oleh warga binaan,” ujar Dhani.
Namun, hingga audiensi selesai, GMPI belum memaparkan bukti terperinci. Siapa warga binaan yang dimaksud, di blok mana, dan kapan kejadiannya, belum dijelaskan secara terbuka.
Akibatnya, dugaan tersebut masih sebatas informasi awal yang memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut sebelum bisa dinyatakan sebagai pelanggaran.
Kalapas Muhammad Bayu Hendaruseto menegaskan pihaknya tetap komitmen menjalankan program Zero HALINAR, yakni pemberantasan HP ilegal, pungutan liar, dan narkoba di dalam lapas.
Menurut Bayu, pengawasan dilakukan secara ketat melalui razia dan penggeledahan blok hunian secara berkala maupun insidentil bersama aparat penegak hukum.
“Razia dan penggeledahan di blok hunian rutin kami lakukan secara insidentil bersama aparat penegak hukum. Jika ada pelanggaran, pasti kami tindak tegas, dan untuk warga binaan kita ada alat komunikasi di dalam lapas yaitu wartel untuk tiap warga binaan untuk menghubungi keluarga,” tegas Bayu.
Di sisi lain, Sekretaris GMPI Fahrul Rozi juga memberikan masukan terkait pentingnya peningkatan program pembinaan keterampilan bagi warga binaan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat.
