Kabar Gembira bagi Nakes dan Sopir Ambulans Bone Bolango, Honor Sudah Dibayar
BERITANASIONAL.ID – Penantian tenaga kesehatan (nakes) dan sopir ambulans di Kabupaten Bone Bolango terkait pembayaran honor akhirnya mendapat kepastian. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah merealisasikan pembayaran honor yang sebelumnya sempat tertunda dan menjadi perhatian publik.
Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bone Bolango, Iwan Mustapa. Ia memastikan bahwa pembayaran honor PPPK, tenaga kesehatan, dan sopir ambulans telah dilakukan sejak tanggal 28 Oktober 2026.
“Mulai kemarin dibayarkan, “kata Iwan kepada wartawan, Kamis (29/10/26).
Kabar ini sekaligus menjawab keresahan para tenaga yang selama ini menunggu pemenuhan hak mereka, terutama mereka yang setiap hari berada di garis depan pelayanan kesehatan dan kegawatdaruratan masyarakat.
Sebelumnya, keterlambatan pembayaran honor nakes dan sopir ambulans sempat menuai perhatian masyarakat. Pasalnya, di tengah tuntutan pelayanan yang harus terus berjalan, persoalan pemenuhan hak tenaga pendukung layanan kesehatan ikut menjadi pertanyaan publik.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, dr. Meyrin Kadir, dalam penjelasan sebelumnya mengungkapkan bahwa keterlambatan tersebut berkaitan dengan keterbatasan alokasi anggaran awal menyusul adanya kenaikan standar gaji.
Menurut Meyrin, Dinas Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), lintas sektor, serta perwakilan tenaga kesehatan guna mencari solusi pembayaran melalui mekanisme penganggaran yang berlaku.
Dalam pembahasan tersebut, sempat muncul alternatif skema pembayaran, yakni honor sekitar Rp400 ribu per bulan selama 12 bulan atau mempertahankan nominal Rp1 juta per bulan dengan alokasi anggaran awal untuk enam bulan. Sementara kebutuhan anggaran tambahan direncanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
Meyrin sebelumnya juga menegaskan komitmen Dinas Kesehatan untuk mengupayakan penganggaran hingga seluruh kewajiban pembayaran dapat diselesaikan setelah proses perubahan anggaran rampung.
Kini, dengan adanya kepastian pembayaran sebagaimana disampaikan Sekda Iwan Mustapa, persoalan honor yang sebelumnya menjadi sorotan mulai menemukan penyelesaian.
Meski demikian, realisasi pembayaran ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan anggaran, sehingga persoalan keterlambatan pembayaran hak tenaga pelayanan publik tidak kembali terulang.
Sebab, pelayanan kesehatan bukan hanya tentang dokter, perawat, fasilitas, dan obat-obatan. Ada pula tenaga kesehatan lainnya serta sopir ambulans yang setiap saat harus siap menjalankan tugas, bahkan dalam situasi darurat.
Bagi mereka, honor bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan hak atas pekerjaan dan pengabdian yang telah diberikan kepada masyarakat.
