BeritaNasional.id, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. M. Nasim Khan, menegaskan bahwa transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Nasim Khan, keberhasilan transformasi BUMN tidak cukup hanya diukur dari besarnya aset, keuntungan perusahaan, maupun perubahan struktur organisasi. Lebih dari itu, BUMN harus semakin sehat secara bisnis, profesional dalam pengelolaan, transparan dalam tata kelola, serta mampu memberikan manfaat langsung kepada rakyat.
Hal tersebut disampaikan Nasim Khan dalam pandangannya mengenai Outlook BUMN 2027: Memperkuat Kinerja, Tata Kelola, dan Bermanfaat bagi Rakyat dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen.
Nasim menilai, pembentukan Danantara menjadi salah satu langkah strategis dalam mengubah pendekatan pengelolaan aset dan investasi negara. Namun, transformasi tersebut harus benar-benar menyentuh persoalan mendasar yang selama ini dihadapi BUMN.
Mulai dari struktur perusahaan yang terlalu kompleks, ketidakefisienan operasional, tumpang tindih bisnis, hingga persoalan tata kelola.
“Jangan sampai kita hanya melakukan perubahan struktur, tetapi persoalan mendasar perusahaan tidak terselesaikan. Transformasi harus menyentuh fundamental bisnis, kualitas sumber daya manusia, efisiensi, inovasi, dan kemampuan perusahaan menghadapi persaingan global,” ujar Nasim.
Danantara Harus Transparan dan Profesional
Nasim menekankan, besarnya tanggung jawab Danantara dalam mengelola portofolio dan investasi BUMN harus diimbangi dengan tata kelola yang kuat.
Menurut dia, ada tiga prinsip utama yang tidak boleh ditawar, yakni transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.
“Setiap keputusan investasi harus didasarkan pada kajian komprehensif, memiliki tujuan jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengelolaan perusahaan negara harus mengedepankan kompetensi dan integritas, bukan kepentingan nonbisnis,” kata Nasim.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperjelas pembagian kewenangan antara BP BUMN, Danantara, holding, dan perusahaan operasional agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
“Harus ada mekanisme pengawasan yang jelas, termasuk terhadap penggunaan aset, pengelolaan investasi, risiko keuangan, dan pencapaian target perusahaan,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Nasim menyatakan pihaknya memiliki tanggung jawab untuk memastikan transformasi BUMN berjalan sesuai tujuan dan tetap berorientasi pada kepentingan negara.
Lima Sektor Strategis Jadi Penggerak Ekonomi 2027
Dalam menghadapi tantangan ekonomi 2027, Nasim mendorong BUMN mengambil peran lebih besar sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menyoroti lima sektor strategis yang perlu menjadi perhatian, yakni energi, pangan, industri dan hilirisasi, transportasi dan logistik, serta farmasi dan kesehatan.
Di sektor energi, BUMN diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan efisiensi, memperluas akses energi, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Sementara di sektor pangan, BUMN harus ikut menjaga stabilitas pasokan dan harga, sekaligus memperkuat akses pasar bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan.
Untuk sektor industri, Nasim mendorong BUMN memperkuat hilirisasi dan manufaktur agar kekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan nilai tambah lebih besar di dalam negeri.
Adapun sektor transportasi dan logistik perlu diperkuat untuk meningkatkan konektivitas antardaerah sekaligus menekan biaya distribusi.
Di bidang kesehatan, ia menilai kemandirian industri farmasi nasional, termasuk produksi bahan baku obat, vaksin, dan alat kesehatan, perlu menjadi perhatian serius.
“BUMN harus menjadi lokomotif pertumbuhan. Kita ingin investasi negara mampu memperkuat industri nasional, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia,” katanya.
Jangan Sampai BUMN Besar Aset, tetapi Kecil Manfaat
Nasim juga mengingatkan bahwa BUMN memiliki mandat konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.
Karena itu, keberhasilan BUMN tidak boleh hanya dilihat dari laba bersih dan besarnya dividen yang disetorkan kepada negara.
Nasim berpendapat, masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari keberadaan perusahaan milik negara, mulai dari layanan listrik yang terjangkau, transportasi yang mudah diakses, ketersediaan pangan dengan harga wajar, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kita tentu menginginkan BUMN yang menghasilkan keuntungan. Tetapi keuntungan tersebut harus berjalan seiring dengan manfaat sosial dan ekonomi. Jangan sampai BUMN menjadi perusahaan yang besar secara aset, tetapi kecil manfaatnya bagi rakyat,” ujarnya.
BUMN Harus Hadir hingga Pelosok Daerah
Hal lain yang menjadi perhatian Nasim adalah pemerataan manfaat investasi BUMN hingga ke daerah. Ia menilai, investasi perusahaan negara jangan hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi tertentu. BUMN harus membuka peluang kemitraan dengan pelaku ekonomi lokal, termasuk UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan pengusaha daerah.
Nasim juga mendorong agar produk-produk lokal mendapatkan kesempatan masuk ke dalam rantai pasok nasional. Dengan demikian, proyek-proyek besar BUMN tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas usaha masyarakat setempat.
“Jangan sampai UMKM hanya menjadi penonton ketika proyek-proyek besar BUMN berjalan. Setiap investasi strategis harus memperhitungkan penyerapan tenaga kerja lokal dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
DPR Siapkan Tujuh Agenda Pengawasan
Untuk memastikan transformasi BUMN berjalan sesuai harapan, Nasim menyebut Komisi VI DPR RI akan mendorong sejumlah agenda pengawasan pada 2027.
Di antaranya memastikan restrukturisasi BUMN memiliki target kinerja terukur, memperkuat transparansi pengelolaan aset negara, memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan antara Danantara dan BP BUMN, serta mengawasi risiko investasi dan utang perusahaan.
Selain itu, penguatan sinergi BUMN dengan UMKM dan koperasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan industri dalam negeri juga menjadi perhatian.
Nasim berharap, Outlook BUMN 2027 menjadi momentum untuk memastikan transformasi perusahaan negara tidak sekadar menghasilkan perusahaan yang lebih besar, tetapi juga lebih sehat, profesional, kompetitif, dan bermanfaat.
BUMN bukan dibentuk untuk memperkaya segelintir orang, bukan pula sekadar mengejar angka keuntungan. BUMN hadir karena negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kekayaan dan kekuatan ekonomi nasional digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” pungkasnya.
