Ada Apa dengan Aliansi Mahasiswa Bima Dompu (AMBD) Sulsel Unras di Gedung DPRD Sulsel???
Beritanasional.id – Makassar, sejumlah Mahasiswa Bima Dompu (AMBD) yang tergabung dalam Aliansi dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan. Selasa, 17/05/2022.
Dalam aksi tersebut masa aksi menuntut keadilan terhadap adanya penangkapan dan penahanan pada 10 (sepuluh) orang diantaranya merupakan Mahasiswa dan masyarakat Desa Monta Selatan Kabupaten Bima Dompu oleh pihak aparat kepolisian Polres Kabupaten Bima yang dianggap tanpa ada landasan hukum yang jelas.
Jenderal lapangan aksi, Ikra Maulana Firdaus, dalam orasinya menegaskan, “tindakan represif aparat kepolisian terhadap 10 (sepuluh) orang mahasiswa masa aksi di kecamatan Monta Selatan yang menyuarakan aspirasi masyarakat terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur merupakan sikap yang yang tidak pantas dilakukan oleh aparat penegak yang diduga merupakan Oknum penegak hukum di Negeri ini.” ungkap Ikra
Lanjut Ikra mengatakan “Indonesia sebagai Negara hukum dengan sistem demokrasi yang seharusnya segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebijakan Negara harus diputuskan melalui jalan musyawarah dan mufakat untuk itu pemerintah mulai dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif harus bertindak sesuai amanat undang-undang.” Jelasnya
Dalam orasi dengan semangatnya, massa aksi secara bergiliran dengan sorak-sorakan menuntut keadilan terhadap kejadian di Kecamatan Monta Selatan Desa Waro Kabupaten Bima dianggap pemerintah Kabupaten Bima tidak Amanah sesuai Visi Misi pembangunan dan juga para penegak hukum adapun yang dinilai sebagai oknum aparat serta dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugas.
Koordinator Lapangan, Taufikurrahman, menegaskan “Penangkapan 10 (sepuluh) massa aksi aliansi mahasiswa dan masyarakat Monta yang menyuarakan aspirasi menuntut pemerintah daerah untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan yang ada di Monta Selatan pada tanggal 12 Mei 2022 pada pukul 14:30 WITA oleh Kapolres Kabupaten Bima adalah bentuk nyata bahwa pihak aparat penegak hukum telah berfungsi sebagai tangan besi kekuasaan, sehingga bisa di simpulkan lembaga pemerintahan mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif telah melakukan untuk mengeksploitasi kehidupan rakyat.” Tegasnya.
Di bawah kendali rezim IDP-Dahlan demokrasi di Kabupaten Bima semakin sempit terbukti dengan terjadinya tindakan represif serta pembungkaman demokrasi yang di lakukan oleh Kapolres Kabupaten Bima terhadap aliansi mahasiswa dan masyarakat Monta selatan. Lugasnya
Di depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan masa aksi kemudian Membacakan secara saksama tuntutan Aksi.
Adapun tuntutan masa aksi Aliansi Bima Dompu Sulsel (AMBD) mendesak KAPOLRES Kabupaten Bima untuk:
1. Cabut status tersangka 10 (sepuluh) massa aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Monta Selatan.
2. Bebaskan 10 (sepuluh) massa aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Monta Selatan.
3. Tangkap dan adili oknum Polisi yang melakukan tindakan represif terhadap massa aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Monta Selatan.
4. Merealisasikan segala tuntutan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Monta Selatan (amanat). Pungkasnya
Sumber : Ali
Admin : Sandi P
