BeritaNasional.ID, Batubara Sumut – Pemerintah Kabupaten Batubara melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) melakukan pemetaan dan analisis situasi program stunting, Selasa (17/05/2022).
Hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting yang merupakan komitmen Pemerintah RI, dalam mencapai angka penurunan stunting 14% di tahun 2024.
Kabupaten Batubara sendiri telah ditetapkan sebagai Kabupaten Lokus dalam penurunan masalah gizi stunting di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021.
Penanganan stunting melalui aksi-aksi yang terintegrasi dengan pihak-pihak terkait, dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan intervensi gizi dalam percepatan penurunan stunting.
Kapala Dinas Kesehatan P2KB Batubara drg. Wahid Khusyairi, MM menyebutkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, bahwa prevalensi stunting di Batubara sebesar 30,9%.
Untuk menepis angka tersebut, atas arahan dari Bupati Zahir, Dinas Kesehatan P2KB Batubara melakukan penimbangan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) secara massal kepada lebih dari 90% balita. Hasilnya, angka stunting berada diangka 18,35%.
“Tentu terlebih dahulu melakukan pelatihan kepada tenaga-tenaga pengukur. Selanjutnya mereka diturunkan untuk melakukan penimbangan dan pengukuran ulang sesuai dengan EPPGBM. Namun, standarisasi alat dinilai penting, karena kita memiliki alat yang terbatas, maka pelaksanaannya bergotong-gotong ke posyandu-posyandu selama setengah bulan,” ungkapnya.
Untuk posyandu yang belum mencapai angka 90%, drg Wahid menyebutkan, akan diukur ulang kembali, begitulah prosesnya sehingga mendapatkan angka 18,35% stunting di Batubara.
Menanggapi hal tersebut Bupati Batubara Ir. Zahir, M. Ap menyatakan, bahwa angka harapan dengan angka fakta 30,9% dengan angka Nasional sangat jauh dari harapan Pemerintah Batubara.
“Pertanggung jawaban angka 18,35% itu kita bahas nanti dengan para ahli supaya ditemukan sebuah kebenaran data dan akan di input secara nasional. Pengukuran dan penimbangan kepada 90% balita tersebut sudah bisa mewakili dari pada jumlah anak-anak yang menjadi target,” ungkap Zahir.
Aksi percepatan penurunan stunting pada tahun 2022, harus dapat menghasilkan inovasi program dan kesamaan pandangan atau persepsi. Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah termasuk Desa dapat dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi serta tepat sasaran. (FTR-BB/01)
