Kemenko Polkam Perkuat Sinergi Antar K/L Hadapi Dinamika Isu Politik Dan Keamanan Di Era Digital

Bandung – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi dinamika isu politik dan keamanan di era digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Antar Kementerian/Lembaga dalam Pengelolaan Isu Politik dan Keamanan melalui Media Komunikasi dan Informasi yang diselenggarakan di Bandung, Rabu (23/7/2026).

Rapat koordinasi ini digelar sebagai langkah memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarinstansi dalam membangun tata kelola komunikasi publik yang adaptif, terpadu, dan responsif terhadap perkembangan ruang digital yang semakin memengaruhi opini publik, stabilitas politik, serta keamanan nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa komunikasi publik yang jujur, akurat, terbuka, dan bertanggung jawab menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.

“Di era digital, ruang siber telah menjadi ruang publik utama tempat opini, persepsi, dan legitimasi terhadap kebijakan pemerintah terbentuk dengan sangat cepat. Tantangan pemerintah bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi memastikan informasi tersebut mampu membangun pemahaman, memperkuat kepercayaan, dan menjaga persatuan bangsa,” ujarnya.

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2026, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 235,26 juta orang atau 81,72 persen dari total penduduk, dengan rata-rata penggunaan internet selama 4-6 jam per hari. Kondisi tersebut menuntut pemerintah semakin adaptif dalam mengelola komunikasi publik sekaligus meningkatkan kemampuan membaca dan merespons dinamika informasi yang berkembang di masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Fahd Pahdepie, menekankan bahwa efektivitas komunikasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan menyampaikan pesan secara strategis, emosional, visual, dan mudah dipahami masyarakat.

Ia menegaskan pentingnya membedakan konsep bangsa dan negara dalam komunikasi publik. Menurutnya, aparatur sipil negara (ASN) yang menyampaikan kebijakan pemerintah di ruang publik bukanlah buzzer selama yang diperjuangkan adalah kepentingan negara, bukan kepentingan individu. Karena itu, pemahaman mengenai konsep tersebut perlu diperkuat melalui pelatihan bagi para ASN komunikator.

Fahd juga menjelaskan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) berperan mengoordinasikan kebijakan komunikasi pemerintah melalui instrumen daily brief dan media summary, sekaligus mendorong keterlibatan organisasi masyarakat sipil sebagai bagian dari penguatan komunikasi publik.

Sementara itu, Analis Drone Emprit, Nova Mujahid, memaparkan pentingnya pemetaan percakapan digital sebagai instrumen deteksi dini untuk mengidentifikasi perkembangan isu, sentimen publik, aktor kunci, serta pola penyebaran informasi di berbagai platform digital.

Melalui studi kasus terkait dinamika komunikasi publik, ia menunjukkan bahwa sebuah isu dapat berkembang menjadi krisis hanya dalam hitungan jam, terutama melalui media sosial X. Karena itu, Drone Emprit merekomendasikan pembentukan satu ruang situasi bersama antar kementerian dan lembaga guna berbagi data pemantauan secara real time, serta penerapan konsep golden window sebagai pedoman waktu yang tepat dalam merespons isu.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan isu politik dan keamanan nasional. Forum ini menjadi sarana memperkuat pertukaran informasi strategis, membangun kesamaan persepsi terhadap perkembangan isu nasional maupun global, menyelaraskan narasi komunikasi pemerintah, memperkuat sistem deteksi dini, serta menyusun langkah mitigasi bersama terhadap potensi krisis komunikasi.

Melalui forum ini, Kemenko Polkam mendorong penguatan enam agenda utama, yakni memperkuat pertukaran informasi strategis melalui satu ruang situasi bersama, membangun kesamaan persepsi terhadap perkembangan isu politik dan keamanan, menyelaraskan narasi komunikasi pemerintah termasuk melalui pedoman komunikasi daerah, memperkuat sistem deteksi dini dan penerapan protokol golden window, menyelenggarakan pelatihan konsep bangsa dan negara bagi ASN komunikator, serta memperkuat orkestrasi suara nonpemerintah melalui organisasi masyarakat sipil.

Menutup kegiatan tersebut, Eko Dono Indarto menegaskan bahwa sinergi merupakan kunci keberhasilan komunikasi pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional.

“Koordinasi melahirkan kesamaan persepsi. Kesamaan persepsi melahirkan kesatuan langkah. Kesatuan langkah membangun kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi terpeliharanya stabilitas politik, keamanan, serta keberhasilan pembangunan nasional,” tegasnya.

Melalui penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga, Kemenko Polkam berharap tata kelola komunikasi publik nasional semakin adaptif menghadapi tantangan era digital, mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta mendukung keberhasilan pembangunan nasional melalui meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.