Kemenko Polkam Perkuat Sinergi Infrastruktur Digital untuk Percepat Transformasi Digital Nasional
Bogor – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat infrastruktur layanan informatika sebagai fondasi percepatan transformasi digital nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Sinergi Penguatan Infrastruktur Layanan Informatika dalam Rangka Percepatan Transformasi Digital Nasional yang diselenggarakan di Kota Bogor, Kamis (2/7/2026).
Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, serta dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku industri telekomunikasi.
Dalam arahannya, Marsda TNI Eko Dono Indarto menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh pengembangan aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur digital yang terintegrasi, konektivitas yang merata, interoperabilitas data, dan sistem keamanan siber yang andal.
“Transformasi digital tidak cukup hanya dengan membangun aplikasi. Diperlukan infrastruktur yang terintegrasi, pemerataan konektivitas, interoperabilitas data, serta keamanan siber yang kuat agar pelayanan publik digital dapat berjalan secara efektif, aman, dan berkelanjutan,” ujar Marsda TNI Eko Dono Indarto.
Rapat koordinasi tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat implementasi transformasi digital nasional, di antaranya penguatan integrasi layanan pemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), pengembangan ekosistem Pusat Data Nasional (PDN), sinkronisasi belanja teknologi informasi dan komunikasi, pemerataan akses konektivitas di seluruh wilayah Indonesia, penyederhanaan proses perizinan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, serta penguatan sistem keamanan siber nasional.
Kemenko Polkam juga mendorong seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, dan pembangunan infrastruktur digital agar lebih efektif, efisien, serta menghindari duplikasi program. Selain itu, penyelarasan data wilayah blankspot, optimalisasi penggunaan bersama infrastruktur telekomunikasi, penguatan Computer Security Incident Response Team (CSIRT), serta peningkatan kapasitas pemulihan layanan menjadi fokus dalam memperkuat ketahanan infrastruktur digital nasional.
Melalui forum koordinasi ini, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan tindak lanjut bersama seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku industri. Sinergi tersebut diharapkan mampu mewujudkan transformasi digital nasional yang inklusif, aman, efisien, dan berorientasi pada kepentingan nasional, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
