BeritaNasional.id, Parepare_Calon Walikota Parepare Faisal Andi Sapada akan memberikan insentif pajak, bagi 3000 warga yang mengeluhkan Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang dipungut Dispenda Pemkot Parepare. Bahkan, bagi warga miskin, BPHTB bakal digratiskan.
“Di 22 program FAS ada insentif pajak. Lagi pula, semangat program kita adalah memberi kemudahan dan keringanan utamanya bagi masyarakat miskin. Kita siap bantu warga,” tegas Faisal.
Sebelumnya, sejumlah masalah dikeluhkan ribuan warga, utamanya yang mengurus Prona. Jumlahnya pun tidak sedikit, mencapai 3000-an bidang tanah.
Tokoh masyarakat Yusuf Lapanna dan M Nasir Dollo yang melakukan advokasi atas kasus ini memaparkan, kejanggalan tersebut antara lain; pertama sertifikat prona terstempel ‘BPHTB Terhutang’. Sehingga sertifikat itu tidak bisa dijaminkan di bank, alias ditolak.
“Ini meleset dari salah satu tujuan utama prona, yang diinstruksikan presiden. Bahwa tanah yang sudah bersertifikat, bisa bernilai ekonomis yang dimanfaatkan masyarakat. Misalnya, bisa dijaminkan di bank,” jelasnya.
Masalah lainnya, program Prona seharusnya gratis. Namun diterapkannya BPHTB pada tanah masyarakat, utamanya yang kurang mampu dinilai sangat memberatkan.
Dispenda juga memaksakan, menentukan NJOP tanah. Padahal, nilai tanah bisa saja lebih rendah dari harga pasar. “Ironisnya, ditemukan modus tawar menawar nilai BPHTB. Padahal sejatinya peningkatan status tanah tidak dikenai BPHTB,” imbuh Nasir Dollo.
Semrawutnya kebijakan BPHTB tanah yang ikut prona ini, sangat menyulitkan masyarakat. Mereka mesti bolak-balik mengurus di Dispenda, BPN, serta lokasi tanahnya. Belum lagi, jika sertifikat itu justru hanya sebagai bukti hak milik. Dan tidak bisa dijaminkan dan diperjual belikan. (Ardi)
