Anggota DPD RI Minta BKD Harus Bersih Dalam Rekrutmen PPPK dan Prioritaskan Tenaga Honorer
Jika Ada ASN Ikut Terlibat Dukung-mendukung Paslon Harus Diberikan Sanksi Tegas
BeritaNasional.ID, MEDAN SUMUT – Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian STh MSi meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumut harus benar-benar bersih dari praktek “suap-menyuap” dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Sumut dan sebaiknya diprioritaskan Tenaga Honorer Kategori II (THK2).
“Proses rekrutmen PPPK yang bersih dan bebas dari praktik suap-menyuap sangat penting. BKD Pemprov Sumut wajib menjaga integritas dalam setiap tahapan seleksi agar para peserta yang terpilih benar-benar berdasarkan kemampuan, bukan karena pengaruh pihak tertentu,” tandas Penrad Siagian kepada wartawan, Minggu (10/11/2024) melalui telepon di Medan.
Penegasan itu disampaikan Penrad Siagian seusai melakukan pertemuan dengan BKD Pemprov Sumut membahas berbagai isu penting terkait rekrutmen PPPK di Sumut serta membahas berbagai persoalan terkait perlunya keterbukaan manajemen penerimaan serta prioritas untuk pegawai honorer.
Penrad juga menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib pegawai honorer, terutama yang masuk dalam kategori THK2 yang telah lama mengabdi, dengan masa kerja 13 hingga 20 tahun. Pegawai dengan pengabdian panjang ini layak untuk diberikan prioritas dalam seleksi PPPK sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka selama ini.
Dalam kesempatan itu, anggota Komite I ini juga menyoroti aspek penggajian bagi pegawai PPPK agar tidak membebani anggaran daerah, mengingat keterbatasan fiskal yang kerap menjadi tantangan bagi daerah di Sumut
Namun demikian, Penrad tetap mendorong adanya perbaikan lebih lanjut, terutama dalam seleksi dan pengelolaan pegawai, agar berjalan transparan dan profesional. Apalagi diketahui selama ini kinerja BKD masih tergolong kategori baik.
“Kami bangga, jika BKD tetap mengedepankan kualitas dalam perekrutan PPPK ini, sebab selama ini juga kami melihat kinerja BKD masih sangat baik,” ucap Penrad Siagian menyampaikan apresiasinya atas upaya BKD yang terus menjaga kualitas layanan publik di tengah berbagai tantangan.
Netral
Di bagian lain keterangannya, Penrad juga meminta para ASN di jajaran Pemprov Sumut agar tetap menjaga kualitas pelayanan publik di tengah berlangsungnya tahapan Pilkada serentak dan harus tetap menjaga kenetralannya.
“Jika ada ASN yang ikut terlibat dukung-mendukung salah satu Paslon Pilkada harus diberikan sanksi tegas. Hal itu penting, demi menjaga kenetralan pesta demokrasi dimaksud,” tegas Penrad Siagian. (Kiel/Bernas)
