APBD Banggar DPRD Sulbar Gelar Rapat Kerja Bersama TAPD
BeritaNasional.ID MAMUJU SULBAR–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Anggaran (Banggar) menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Kantor DPRD Sulbar, Selasa (9/9/2025).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi tersebut membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2024 serta Ranperda Perubahan APBD 2025.
Kegiatan ini menjadi forum penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, sekaligus memastikan seluruh proses tindak lanjut hasil evaluasi Kemendagri dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Darwis Damir, yang hadir mewakili Kepala Bapperida, Junda Maulana, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah DPRD dalam menajamkan arah kebijakan fiskal daerah.
“Rapat ini merupakan ruang strategis bagi DPRD dan TAPD untuk meninjau hasil evaluasi Kemendagri serta menyesuaikan alokasi anggaran agar lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat,” ujar Darwis.
Ia menjelaskan, hasil evaluasi atas pertanggungjawaban APBD 2024 memberikan sejumlah catatan penting yang kini menjadi acuan dalam penyusunan APBD Perubahan 2025, termasuk dalam pengelolaan penerimaan, belanja, dan neraca keuangan daerah.
“Secara mendasar, evaluasi menekankan perlunya penyesuaian terhadap pelaksanaan APBD, di mana neraca keuangan Pemprov Sulbar mencatat peningkatan aset tetap sebesar 3,33 persen dibanding tahun 2023,” tambahnya.
Darwis juga menegaskan pentingnya keselarasan persepsi antara DPRD dan TAPD terkait kemampuan keuangan daerah serta arah kebijakan fiskal yang realistis dan berkeadilan.
“Kami memandang peran DPRD sangat strategis dalam mengawal efektivitas anggaran agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Rapat kerja tersebut dihadiri jajaran Banggar DPRD Sulbar, pimpinan TAPD, Kepala BPKPD Sulbar, dan Kepala Biro Hukum Setda Sulbar. Proses pembahasan berlangsung dinamis dengan fokus memperkuat sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif dalam menindaklanjuti hasil evaluasi Kemendagri.
Langkah ini menegaskan komitmen DPRD Sulbar untuk memastikan kebijakan anggaran daerah tersusun secara akuntabel, efisien, dan selaras dengan arah pembangunan provinsi sesuai visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
