Polman.Sulbar.Beritanasional.id —- Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pertanyakan alasan Bagian Umum Sekertariat Daerah Polewali Mandar tidak mampu realisasikan pengadaan kendaraan Dinas Bupati di tahun 2019. Kamis, 23 Juli.
Saat berkunjung ke Bagian Umum Setda Polman pada Rabu, 22 Juli. Badan Anggaran bersama dengan Komisi I DPRD Polman mempertanyakan penyebab tidak terealisasinya anggaran pengadaan kendaraan Dinas Bupati Polman 2019. Sekira Rp. 33 milyar anggaran yang di kelola Bagian Umum Setda Polman dan sekira Rp. 4,6 milyar tidak terealisasi termasuk anggaran pengadaan randis Bupati yang gagal diadakan.
Kunjungan ke Banggar ke Bagian Umum ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin, Hamzah Syamsuddin, Ketua Komisi I Lukman, Ketua Komisi IV Agus Pranoto dan beberapa angota DPRD Polman lainnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Setda Polman A. A Rajab mengatakan, adanya kegiatan yang tidak terealisasi disebabkan adanya batasan waktu yang ditentukan karena jika kita menyembrang tahun kita akan temuan termasuk pengadaan kendaraan mobil dinas Bupati karena pihak ketiga tidak sanggup dengan batasan waktunya.
“terkait dengan kunjungan DPR itu sudah sesuai dengan harapannya karena tugas DPR memang untuk mengawasi dan adanyan program tidak terealisasi karena ada batasan waktu,” terang A. A Rajab.
Lanjutnya, untuk pengadaan kendaraan roda dua yang terealisasi yakni motor dinas jenis metic untuk wakil Bupati satu unit, satu unit motor trail untuk Sekda dan satu unit metic untuk kendaraan operasional bagian umum.
Ia menjelaskan pengadaan motor trail untuk Sekda digunakan ke daerah pelosok yabg sukit dijangkau roda empat sementara untuk motor metic wakil Bupati digunakan untuk naik motor ke kantor.
