SAMARINDA, BERITANASIONAL.ID – Tingkat kualitas aparatur pusat dan daerah tidak ada perbedaan mencolok selain pada kebijakannya. Permasalahannya adalah aparatur daerah kurang diberi kesempatan. Hadirnya IKN menjadikan tantangan bagi masyarakat daerah untuk kompetisi.
Demikian disampaikan Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, Drs. Bere Ali, M.Si. dalam wawancara khusus di Kantor BPSDM, Kota Samarinda, beberapa waktu lalu.
Bere Ali menjelaskan masyarakat terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok aparatur dan kelompok masyarakat pada umumnya. Beliau mengatakan antara aparatur pusat dengan daerah tidak ada perbedaan mencolok selain pada kebijakan masing-masing.
“Kalau daerah diberi ruang untuk menduduki posisi-posisi tertentu pada Otorita IKN, saya pikir mereka bisa berkreasi. Permasalahannya adalah aparatur daerah kurang diberi kesempatan. Banyak sekali inovasi-inovasi daerah yang kita lihat berkembang karena SDM aparaturnya juga memiliki kualitas,” tuturnya.
Dosen IKIP PGRI Kaltim ini juga menambahkan bahwa sumber daya manusia pada masyarakat terbagi lagi menjadi dua kategori. Pertama masyarakat asli, kedua masyarakat pendatang.
Berdasarkan dua kompenen masyarakat tersebut ia menilai masyarakat pendatang memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan dengan masayarakat asli. Hal ini karena penduduk asli telah dipolakan pada sebuah sistem lama mereka sehingga upaya menghadapi tantangan tidak terlalu besar.
“Kompetisi dapat terwujud karena tantangan. Masyarakat lokal pada masa dulu tidak memiliki tantangan. Kebiasaan tersebut membuat mereka dihadapkan pada masyarakat pendatang dengan semangat tinggi yang mampu menangkap peluang dari segala potensi yang ada. Hadirnya IKN bisa menjadi sarana kompetisi.
Masyarakat pendatang mempunyai bekal seperti halnya kreatifitas, keterampilan, semangat dan daya saing yang tinggi. Nilai-nilai tersebut kemudian dimanfaatkan sehingga tidak jarang kita jumpai mereka sebagai masyarakat yang sukses daripada SDM lokal sendiri,” imbuhnya.
Menyikapi hal tersebut dibutuhkan kebijakan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi faktor utama bagi individu yang berperan untuk menumbuhkan daya saing agar nantinya mereka akan dapat memanfaatkan peluang sekecil apapun. Pada bidang ketenagakerjaan pun masyarakat perlu diberi ruang untuk diserap dalam dunia kerja.
Mantan Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim ini menjelaskan persentase masyarakat kita yang memiliki inovasi hanya sebesar 10% itupun masih memiliki degradasi (penurunan) lagi.
Artinya 90% sisanya membutuhkan lapangan pekerjaan. Lapangan kerja yang ada dan ketersediaan sumber daya masih tidak seimbang. Maka dari itu ada balai-balai lapangan kerja walaupun tentu ada kendala di dalamnya.
“Saya pikir badan pendidikan dan latihan (diklat) sudah cukup banyak. Menurut saya, badan otorita IKN bisa menjadi fasilitator bagi lembaga-lembaga seperti BPSDM dan BLK yang ada. Mereka selayaknya menjadi pembimbing dari lembaga-lembaga tersebut. Jikalau fungsinya sama, tidak perlu lagi membuat badan diklat yang baru ” ungkapnya.
Pembentukan badan diklat yang baru dinilai dapat mengkerdilkan lembaga-lembaga daerah yang ada. Melalui pemberian fasilitas dari otorita dipastikan lembaga-lembaga daerah akan dapat berkembang lebih efektif sehingga yang seharusnya dilakukan adalah diperlukan sinergi dan koordinasi antar pihak-pihak terkait.
“Tantangan lain dalam peningkatan SDM. kita sedang menghadapi era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) yang disebut juga tantangan, hal ini menjadi suatu proses tidak pasti yang terus menerus. Vuca mengharuskan kita hadir untuk mendahului perubahan tersebut. Apa kiranya kebutuhan individu-individu kedepan, adanya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dinilai sebagai proses yang akan terus ada dan berlanjut sepanjang manusia masih hidup,” tutupnya mengakhiri. (Red)
