Garut, Beritanasional. ID – Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan keputusan pemerintah pusat menaikan harga BBM memberatkan masyarakat.
Orang nomor satu di Garut itu mengungkapkan masyarakat yang sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah tak akan kuat menanggung dampak dari naiknya harga BBM bersubsidi.
“Bahwa saya selaku Bupati Garut, melihat bahwa kenaikan BBM ini akan sangat memberatkan masyarakat yang ada di Kabupaten Garut, sehingga kami menolak kenaikan BBM yang terdampak terhadap beban masyarakat,” kata Rudy saat diwawancarai Beritanasional. ID Kamis, (8/9).
Pernyataan itu dilontarkan Bupati Garut, saat ia menerima audiensi mahasiswa yang berunjuk rasa terkait kenaikan harga BBM. Ia pun menolak apa yang telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo menaikan harga BBM bersubsidi.
Menurutnya, masyarakat yang kesulitan akibat kenaikan BBM adalah masyarakat yang mau berobat tapi tidak memiliki BPJS. “Saya akan membuat surat edaran agar mereka tetap ditangani,” ungkapnya.
Selain itu, Rudy juga meminta kepada warga yang saat ini tidak mendapatkan bantuan dari program BLT (bantuan langsung tunai) atau PKH (program keluarga harapan) untuk segera melapor.
“Boleh lapor ke kepala desa boleh lapor ke Bhabinkamtibmas boleh lapor ke Babinsa, kita akan segera menyelesaikan untuk mendapatkan penanganan,” ucapnya.
Menurut Rudy, keputusan menolak kebijakan pemerintah pusat ini adalah bagian dari komitmennya bersama DPRD Garut dalam rangka menyikapi kenaikan BBM yang begitu memberatkan masyarakat, pungkasnya. ( Diky ) 
Orang nomor satu di Garut itu mengungkapkan masyarakat yang sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah tak akan kuat menanggung dampak dari naiknya harga BBM bersubsidi.
“Bahwa saya selaku Bupati Garut, melihat bahwa kenaikan BBM ini akan sangat memberatkan masyarakat yang ada di Kabupaten Garut, sehingga kami menolak kenaikan BBM yang terdampak terhadap beban masyarakat,” kata Rudy saat diwawancarai Beritanasional. ID Kamis, (8/9).
Pernyataan itu dilontarkan Bupati Garut, saat ia menerima audiensi mahasiswa yang berunjuk rasa terkait kenaikan harga BBM. Ia pun menolak apa yang telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo menaikan harga BBM bersubsidi.
Menurutnya, masyarakat yang kesulitan akibat kenaikan BBM adalah masyarakat yang mau berobat tapi tidak memiliki BPJS. “Saya akan membuat surat edaran agar mereka tetap ditangani,” ungkapnya.
Selain itu, Rudy juga meminta kepada warga yang saat ini tidak mendapatkan bantuan dari program BLT (bantuan langsung tunai) atau PKH (program keluarga harapan) untuk segera melapor.
“Boleh lapor ke kepala desa boleh lapor ke Bhabinkamtibmas boleh lapor ke Babinsa, kita akan segera menyelesaikan untuk mendapatkan penanganan,” ucapnya.
Menurut Rudy, keputusan menolak kebijakan pemerintah pusat ini adalah bagian dari komitmennya bersama DPRD Garut dalam rangka menyikapi kenaikan BBM yang begitu memberatkan masyarakat, pungkasnya. ( Diky )
