BeritaNasional.Id – Kisaran, Sumatera Utara – Pemerintah Kabupaten Asahan sangat mendukung langkah kebijakan yang diambil Pemerintah Republik Indonesia untuk bangga menggunakan produk dalam negeri.
Hal itu disampaikan Bupati Asahan H. Surya BSc usai mengikuti pertemuan aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang berlangsung di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua Bali, Jumat (25/03/ 2022).
Dalam pertemuan tersebut Bupati terlihat didampingi Sekretaris Daerah Drs. John Hardi Nasution MSi, Kepala Bappeda Zainal Arifin Sinaga, Kepala Dinas PU Agus Jaka Putra Ginting SH, Kepala BPKAD Drs. Sofian MPd, Kepala Dinas Kopdag Drs. Ilham, dan Kepala Dinas Kominfo Syamsuddin SH, MM.
Kemudian Bupati menyampaikan bahwa arahan Presiden dalam pertemuan itu sangat bagus. Karena afirmasi BBI ini akan menumbuhkan UMKM baru dan meningkatkannya semakin maju. Untuk produk makanan olahan, tentu saja harus terdaftar PIRT, higienis, packaging menarik, serta memiliki kualitas dan cita rasa.
Terkait hal itu Bupati Asahan meminta kepada jajarannya agar menerapkan seluruh kegiatan pengadaan dengan menggunakan produk – produk lokal yang tersedia dan berkualitas. Kita harus bangga dengan produk dalam negeri, produk lokal Kabupaten Asahan. Jadi saya perintahkan seluruh penyelenggara kegiatan pengadaan agar melibatkan pelaku usaha lokal, ujar Bupati H. Surya BSc.
Untuk dapat diketahui pertemuan aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) itu dibuka oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, dan dihadiri sejumlah Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota , pimpinan BUMN dan sejumlah undangan lainnya.
Sebelumnya dalam acara itu Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan mengenai Gerakan BBI yang telah diluncurkan sejak 14 Mei 2020. Dikatakannya aksi afirmasi BBI merupakan komitmen pemerintah menjadikan produk lokal sebagai tuan rumah di negeri sendiri.
Presiden juga meminta seluruh daerah agar mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen untuk belanja produk lokal. Sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya adalah dengan membeli produk – produk dalam negeri.
Terdapat 3 prinsif utama aksi afirmatif bagi pembelian produk dalam negeri. Belanja pemerintah wajib untuk produk dalam negeri, termasuk belanja barang dan jasa. Jika ada impor, maka hal tersebut menjadi pengecualian dengan besaran impor maksimal 10 persen, kata Presiden sembari menambahkan untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan, program, dan langkah pengurangan impor sampai dengan 5 persen pada tahun 2023.(krm)
