Bupati Situbondo Wawancarai 27 Pejabat Eselon II, Akankah Mutasi dan Rotasi Segera Dilakukan?
BeritaNasional.id, SITUBONDO – Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo melakukan wawancara terhadap 27 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Wawancara tersebut dilakukan secara virtual sebagai bagian dari tahapan assessment pejabat tinggi pratama, Sabtu (27/11/2025).
Mas Rio, sapaan akrab Bupati Situbondo, menjelaskan bahwa assessment pejabat dilakukan melalui dua tahapan utama. Tahap pertama bertujuan untuk kebutuhan mutasi dan rotasi jabatan, sementara tahap kedua difokuskan pada pengisian jabatan yang saat ini masih kosong melalui mekanisme open recruitment atau open bidding.
“Assessment itu sudah dilakukan sebelumnya oleh tim penguji dan sudah ada pemeringkatan. Sekarang saya masuk ke tahap wawancara secara langsung, face to face,” ujar Mas Rio melalui pesan WhatsApp.
Dalam wawancara tersebut, Mas Rio menekankan pentingnya komitmen pejabat untuk membangun Situbondo. Ia menegaskan bahwa loyalitas pejabat bukan ditujukan kepada kepala daerah secara personal, melainkan kepada daerah dan masyarakat Situbondo.
“Saya tidak mencari loyal kepada Mas Rio atau Mbak Ulfi, tapi loyal kepada Situbondo. Harus ada Situbondo di hati dan pikiran mereka,” tegasnya.
Menurut Mas Rio, komitmen tersebut menjadi representasi dari akuntabilitas, integritas, serta kemampuan pejabat dalam mewujudkan visi Situbondo Naik Kelas.
Salah satu poin penting dalam proses ini adalah penerapan Service Level Agreement (SLA). SLA merupakan kontrak kinerja antara calon pejabat dengan kepala daerah yang akan menjadi dasar penilaian kinerja ke depan.
“Itu semacam kontrak kinerja. Dari hasil wawancara ini nanti akan dilakukan plotting ke masing-masing dinas sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Mas Rio juga menyebutkan bahwa penempatan pejabat dilakukan berdasarkan prinsip tour of duty. Pejabat yang telah menduduki jabatan lebih dari dua tahun, kecuali yang mendekati masa pensiun atau memiliki catatan khusus, berpotensi untuk dirotasi atau dimutasi sesuai kebutuhan organisasi.
Sementara itu, sejumlah jabatan yang masih kosong, terutama di dinas prioritas, akan dibuka melalui mekanisme open bidding. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Dinas Perpustakaan.
“Selama ini perpustakaan sering dianggap ‘tempat parkir’ politik. Di era saya dan Mbak Ulfi, perpustakaan harus menjadi sesuatu yang menarik dan strategis,” ungkapnya.
Terkait waktu pelaksanaan mutasi dan pergeseran kepala dinas, Mas Rio memberi sinyal bahwa langkah tersebut akan segera dilakukan setelah seluruh proses assessment dan wawancara rampung, dengan tetap mengacu pada aturan dan prinsip profesionalitas birokras
