Bupati Tasikmalaya Kembali Rombak Birokasi: Sebanyak 14 Pejabat Baru Resmi Dilantik, Dua Jabatan Strategis Diisi Dari Luar Daerah dan Pusat
Beritanasional.id – Jawa Barat,- Perombakan birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya kembali memantik sorotan publik. Bupati Cecep Nurul Yakin resmi melantik 14 pejabat baru, terdiri dari 11 pejabat eselon III.a dan 3 pejabat eselon II.b. Namun, perhatian terbesar tertuju pada dua kursi strategis eselon II.b yang kini diisi aparatur sipil negara (ASN) dari luar daerah. Acara pelantikan tersebut digelar di ruang Oppo Room Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Selasa, (3/2/2026).
Dua posisi penting yang kini diisi pejabat eksternal dari luar adalah:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Wandi Herpiandi, S.Pd., M.Si., mantan Widyaiswara Ahli Madya di BBPPMPV BMTI Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPUTRLH): Deden Ramdhan Nugraha, S.T., M.M., sebelumnya Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.
Sementara satu kursi lainnya ditempati pejabat internal yaitu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat: Dr. Rubi Azhara, S.STP., M.Si., yang naik jabatan dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
Bupati Cecep menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan melalui open bidding dengan pengawasan berlapis dari Gubernur Jawa Barat, BKN, Kementerian Dalam Negeri, hingga rekomendasi akademisi. Ia mengklaim, tingginya minat ASN luar daerah—19 peserta mengikuti seleksi—menjadi bukti bahwa Tasikmalaya kini mulai dilirik dan dianggap potensial.
“Awalnya saya khawatir peminatnya sedikit, ternyata ada 19 peserta termasuk dari luar daerah dan pusat. Justru ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya semakin diminati,” ujar Cecep.
Antara Capaian dan Ancaman
Cecep menyinggung capaian Tasikmalaya yang berhasil memperbaiki skor MCP (Monitoring Center for Prevention) serta meraih penghargaan sebagai TPID terbaik Jawa-Bali dalam pengendalian inflasi. Namun ia juga mengingatkan, masuknya tenaga baru bisa menjadi ancaman bagi ASN lokal yang tidak produktif.
“Ini capaian sekaligus tantangan. Bagi ASN yang malas, masuknya tenaga baru bisa jadi ancaman,” tegasnya.
Langkah Bupati membuka pintu bagi pejabat luar daerah dapat dibaca sebagai strategi memperkuat birokrasi sekaligus menciptakan kompetisi sehat. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menimbulkan resistensi dari ASN lokal yang merasa terpinggirkan.
Pertanyaan yang menggantung: apakah ini bentuk keberanian membuka diri demi kualitas pelayanan publik, atau justru sinyal bahwa ASN lokal belum mampu bersaing di arena birokrasi yang lebih luas?
Laporan: Chandra Foetra S
