DAK Dinas Pendidikan Lampung Selatan Bocor Alus
![](http://i0.wp.com/beritanasional.id/wp-content/uploads/2024/09/IMG-20240905-WA0069.jpg?fit=720%2C360&ssl=1)
BeritaNasional.id, LAMSEL LAMPUNG – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) tergabung dalam sekretariatan bersama, terdiri dari LSM KAKi komite anti korupsi Indonesia perwakilan Lampung yang di ketuai oleh Lucky Nurhidayah dan LSM L@pakk Lembaga Pemantau Kebijakan Publik dalam rilisan nya menyampaikan, permasalahan yang terjadi di Dinas Pendidikan kabupaten Lampung Selatan pada tahun Anggaran 2024 ini, Kamis (5/9/24).
Menurut Nova Handra ketua umum LSM L@pakk pembangunan yang dilaksanakan di SMPN 1 jati agung berupa rehabilitasi Ruang Kelas yang di kerjakan CV. Somaja kontruksi dengan nilai Rp 1.697.730.818, perlu mendapat perhatian khusus dari APH. Kemudian pada pekerjaan Pembanguan Ruang Kelas Baru (RKB) yang dikerjakan CV Pukem kontruksi dengan nilai Rp 871.840.015
Kemudian pekerjaan pembangunan Ruang Laboratorium yang dikerjakan CV somaja kontruksi dengan nilai Rp 295.428.390 lalu pada pekerjaan pembangunan Laboratorium IPA yang dikerjakan CV Pukem kontruksi dengan nilai Rp 275.663.472. keseluruhan pekerjaan di SMPN 1 jati agung tidak ada yang menggunakan alat pengaman K3 yang sebenarnya di haruskan.
Penggunaan kayu menurut Nova Hendra masuk dalam katagori kayu golongan tiga, penggunaan semen yang tidak menghasilkan inkam bagi provinsi Lampung yaitu semen rajawali, penggunaan besi yang tidak sesuai. Pekerjaan di SMPN 1 jati agung ini memang sudah di arahkan adanya permainan antara pemborong dengan rekanan di sinyalir seluruh pekerjaan di SMPN 1 jati Angung ini punya orang satu.
“Tidak adanya pengawasan baik dari konsultan, terlebih lagi dari orang Dinas Pendidikan kabupaten Lampung selatan sendiri. Kami dari dari sekretarian bersama LSM KAKI Lampung dan LSM L@pakk Lampung meminta Bupati Lampung Selatan untuk mengevaluasi kinerja kepala Dinas Pendidikan kabupaten Lampung selatan, “papar Nova Hendra.
” Kami meminta supaya pihak penegak hukum terkait dapat memeriksa kepala Dinas Pendidikan, kepala Bidang sarana dan Prasarana yang seharusnya mengadakan kontrol bukan pembiaran sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara terutama Kabupaten Lampung selatan, “sambungnya.
(Sementara hingga penderita ditayangkan nggak Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan belum berhasil dikonfirmasi.) (*/vit).