BERITANASIONAL.ID, PESAWARAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program unggulan pemerintah pusat justru memunculkan tanda tanya besar di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Pasalnya, sedikitnya delapan hingga sembilan dapur MBG diketahui telah beroperasi tanpa koordinasi resmi dengan pemerintah kecamatan.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait pengawasan, standar operasional, hingga dampak lingkungan di sekitar permukiman warga.
Camat Gedong Tataan, Darlis, secara terbuka mengakui lemahnya koordinasi tersebut. Ia menyebut, sejak dapur-dapur MBG mulai beroperasi, tidak satu pun pengelola yang melapor atau berkoordinasi dengan pihak kecamatan.
“Benar. Ada sekitar delapan atau sembilan dapur MBG yang sudah berjalan, tetapi tidak ada satu pun yang datang berkoordinasi dengan kecamatan,” kata Darlis kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).
Padahal, berdasarkan surat tim yang dikeluarkan Bupati Pesawaran, kecamatan memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanaan program MBG. Tanpa koordinasi, pemerintah kecamatan mengaku buta terhadap standar dapur, perizinan bangunan, pengelolaan lingkungan, hingga sistem pembuangan limbah.
Ironisnya, sejumlah keluhan warga justru sudah bermunculan. Bau tidak sedap dan persoalan sampah dari dapur MBG disebut mulai mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama dapur yang berlokasi dekat permukiman padat penduduk.
“Kami menerima laporan warga terkait bau dan sampah. Tapi bagaimana kami bisa bertindak maksimal kalau sejak awal tidak ada koordinasi?” ujar Darlis.
Lebih jauh, Darlis mengungkapkan bahwa pihak kecamatan hingga kini belum berani turun langsung melakukan inspeksi lapangan, lantaran khawatir langkah tersebut justru dianggap sebagai intervensi atau memicu polemik baru akibat minimnya komunikasi dengan pengelola.
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik: mengapa dapur-dapur MBG bisa beroperasi tanpa pengawasan awal dari pemerintah setempat? Dan siapa yang bertanggung jawab jika di kemudian hari terjadi persoalan serius, baik soal kualitas makanan maupun dampak lingkungan?
Sebagai langkah korektif, Pemerintah Kecamatan Gedong Tataan memastikan akan segera memanggil seluruh penanggung jawab dan pemilik dapur MBG untuk dimintai penjelasan dan membangun koordinasi.
“Kami akan undang semuanya. Harus jelas, harus terbuka. Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan harus diawasi bersama,” tegas Darlis.
Ia juga menyinggung sejumlah kasus di daerah lain yang sempat viral, mulai dari siswa tidak kebagian MBG hingga keluhan kualitas makanan. Menurutnya, kejadian serupa tidak boleh sampai terjadi di Gedong Tataan.
“Ini program nasional, program Presiden Prabowo. Sasarannya anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kalau pengawasannya lemah, tujuan mulia ini bisa rusak,” ujarnya.
Darlis menegaskan bahwa kualitas makanan MBG tidak bisa ditawar. Ia menuntut kejelasan soal pembagian wilayah layanan, jumlah penerima manfaat, hingga menu yang disajikan masing-masing dapur.
“Bagaimana mau diawasi kalau standar pelaksanaannya saja tidak pernah disampaikan ke kecamatan?” pungkasnya.
Kasus ini menjadi alarm keras bahwa program besar dengan anggaran besar tidak cukup hanya berjalan, tetapi wajib diawasi ketat sejak awal. Tanpa itu, risiko masalah di lapangan hanya tinggal menunggu waktu. (DENI)
