Dikbud Sulbar Pacu Penuntasan ATS hingga Penguatan Vokasi dalam KUA-PPAS 2027

BeritaNasional.ID MAMUJU SULBAR — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Barat menempatkan penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS), pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, serta penguatan pendidikan vokasi sebagai agenda utama dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2027.

Hal itu mengemuka dalam Asistensi Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di BAPPERIDA Provinsi Sulawesi Barat.

Pembahasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan arah kebijakan pendidikan tahun 2027 tidak sekadar berorientasi pada pembiayaan rutin, tetapi benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan pendidikan yang masih dihadapi masyarakat.

Sejumlah agenda strategis dipaparkan Dikbud Sulbar, mulai dari peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan, pemenuhan SPM, peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, hingga percepatan penanganan ATS.

Plh. Pokja Perencanaan Program dan Pelaporan Dikbud Sulbar, Joni Daniel, mengatakan penyelesaian persoalan strategis pendidikan masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam merancang program 2027.

“Kita masih fokus menyelesaikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pemenuhan SPM Pendidikan, peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta penanganan tingginya angka Anak Tidak Sekolah atau ATS,” ujar Joni.

Menurutnya, persoalan ATS membutuhkan penanganan yang lebih masif dan terintegrasi. Pemerintah daerah saat ini terus mendorong Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) sebagai salah satu strategi mengembalikan anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan agar kembali memperoleh hak pendidikan.

Program tersebut berada di bawah koordinasi Kepala Dikbud Sulbar, Muhammad Nehru Sagena.

“Penanganan ATS saat ini terus kita masifkan melalui Gerakan Kembali Bersekolah atau GKB. Ini menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan dapat kembali memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan pendidikan,” jelasnya.

Selain mengejar pemerataan akses pendidikan, Dikbud Sulbar juga mulai memperkuat sektor pendidikan vokasi. Salah satu agenda yang didorong adalah mempererat link and match antara lulusan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Penguatan hubungan tersebut dinilai penting agar pendidikan SMK tidak berhenti pada pencapaian kelulusan, tetapi mampu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.

Joni mengatakan, penyesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia Sulawesi Barat.

“Kita juga mendorong program peningkatan vokasi, khususnya penguatan link and match lulusan SMK dengan DUDI. Harapannya, lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan memiliki daya saing yang lebih baik,” katanya.

Menurut Joni, seluruh agenda tersebut selanjutnya akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta kemampuan fiskal daerah.

Karena itu, pembahasan KUA-PPAS 2027 menjadi momentum untuk memastikan setiap program pendidikan memiliki target, indikator kinerja dan ukuran keberhasilan yang jelas.

Orientasi tersebut penting agar anggaran pendidikan yang disiapkan pemerintah daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Penguatan sinergi antarperangkat daerah juga menjadi bagian dari proses tersebut. Penanganan persoalan pendidikan dinilai tidak dapat dilakukan secara parsial, terutama dalam mengatasi ATS, meningkatkan indikator pendidikan dan memperkuat kesiapan lulusan memasuki dunia kerja.

Melalui KUA-PPAS 2027, Dikbud Sulbar berupaya menjadikan kebijakan anggaran sebagai instrumen untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan.

Mulai dari penuntasan ATS, pemenuhan SPM, peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, hingga penguatan pendidikan vokasi, seluruhnya diarahkan untuk membangun sumber daya manusia Sulawesi Barat yang lebih berkualitas dan kompetitif.

Dengan arah kebijakan tersebut, penyusunan anggaran pendidikan 2027 diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan daya saing Sulawesi Barat.