Berita Nasional.ID | Kota Pekalongan – Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan menegaskan komitmennya dalam mewujudkan standar pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini ditandai dengan digelarnya Public Hearing Reviu Standar Pelayanan (SP) dan Forum Komunikasi Publik di Aula Dinsos-P2KB, Rabu (1/10/2025).
Forum tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari OPD, akademisi, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, media, hingga masyarakat pengguna layanan. Kegiatan ini menjadi sarana untuk menghimpun masukan sekaligus menyempurnakan layanan yang ada.
Sekretaris Dinsos-P2KB, Nur Agustina, menyebut sejumlah standar pelayanan baru tengah disusun, sementara yang lama direvisi agar lebih relevan. “Masukan yang kami terima sangat berharga dan akan menjadi dasar dalam penetapan standar pelayanan, termasuk kemungkinan munculnya layanan baru ke depan,” ujarnya.
Beberapa layanan yang disempurnakan antara lain surat keterangan DTKS yang kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pendataan keluarga program KB, hingga penanganan orang terlantar. Selain itu, skema bantuan sosial juga terus diperbarui, seperti penyaluran bantuan desil 1–4 yang kini berbasis non-tunai.
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinsos-P2KB, Tukijo, menegaskan seluruh masukan dari forum akan ditindaklanjuti demi peningkatan kualitas layanan. “Harapannya, standar pelayanan yang ditetapkan semakin transparan, efektif, dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat,” tegasnya. (mflh)
