DPRD dan Pemkab Situbondo Matangkan APBD 2027, Jalan Rusak Hingga Kesehatan Jadi Prioritas Utama
BeritaNasional.id, SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten Situbondo mulai menyusun arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan menjadi tiga sektor yang diprioritaskan di tengah tantangan kemampuan fiskal daerah.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo dengan agenda penyampaian nota pengantar Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Senin (24/8/2026).
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Situbondo diproyeksikan mencapai Rp1,293 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,356 triliun.
Selisih antara pendapatan dan belanja itu menimbulkan defisit sekitar Rp63,669 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah yang bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan nilai yang sama.
Dengan demikian, total proyeksi APBD Situbondo Tahun Anggaran 2027 mencapai sekitar Rp1,356 triliun.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo (Mas Rio) mengatakan, penyusunan APBD 2027 tetap mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah. Namun, pemerintah daerah harus lebih cermat menentukan prioritas karena keterbatasan ruang fiskal.
Menurutnya , persoalan infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak yang banyak disampaikan masyarakat.
“Kita melihat persoalan di masyarakat, salah satunya infrastruktur. Jalan menjadi perhatian,” kata Yusuf Rio Wahyu Prayogo usai rapat paripurna.
Jalan Desa Ikut Jadi Perhatian
Mas Rio mengatakan, persoalan jalan tidak hanya terjadi pada ruas jalan kabupaten. Sejumlah jalan desa juga membutuhkan perhatian karena kemampuan anggaran desa dinilai semakin terbatas.
Pemkab Situbondo, kata dia, membuka kemungkinan untuk membantu penanganan jalan desa melalui mekanisme yang sesuai, termasuk pelimpahan aset kepada pemerintah daerah.
“Desa sekarang juga keterbatasan anggaran. Mau tidak mau yang bisa kita lakukan adalah membantu mereka. Jalan-jalan desa juga akan kita bantu, tetapi harus ada pelimpahan aset terlebih dahulu,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perbedaan data mengenai kondisi jalan mantap di Situbondo. Dalam laporan pertanggungjawaban bupati tahun 2023, kondisi jalan mantap disebut mencapai sekitar 84 persen.
Namun, setelah dilakukan pengecekan ulang, angka tersebut disebut berada di kisaran 62 hingga 67 persen.
Perbedaan data itu, menurut Rio, menjadi alasan pemerintah daerah untuk kembali melakukan pendataan sekaligus menentukan skala prioritas pembangunan.
“Makanya fokus kita jalan. Aspirasi dewan juga kita arahkan untuk jalan,” katanya.
Kesehatan dan BPJS Membutuhkan Anggaran Besar
Selain infrastruktur, sektor kesehatan menjadi perhatian utama dalam penyusunan APBD 2027.
Mas Rio menegaskan keinginannya agar seluruh warga Situbondo dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, termasuk melalui kepesertaan BPJS dan program berobat gratis.
Namun, pemerintah daerah masih menghadapi persoalan sinkronisasi data masyarakat.
“Dinamika data ini masih tinggi. Data satu dengan yang lain belum sinkron, sehingga kita lakukan konsolidasi,” ujarnya.
Pemkab Situbondo berharap konsolidasi data dapat memastikan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak terlewat dari program pemerintah.
Kebutuhan anggaran untuk pembiayaan BPJS juga menjadi perhatian. Untuk tahun berjalan, kebutuhan anggaran yang diajukan disebut mencapai sekitar Rp69 miliar.
DPRD Akan Cermati Belanja Wajib
Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Mahbub Junaidi mengatakan, dokumen KUA-PPAS 2027 selanjutnya akan dibahas bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sebelum pembahasan tingkat Banggar, komisi-komisi DPRD akan terlebih dahulu membahas program yang diajukan organisasi perangkat daerah (OPD) bersama mitra kerjanya.
Menurut Mahbub, pembahasan dilakukan untuk memastikan setiap program telah sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.
“APBD 2027 ini cukup menantang karena kondisi fiskalnya. Kita harus menentukan dengan cermat arah pembangunan berdasarkan kemampuan anggaran yang ada,” katanya.
Mahbub menambahkan, DPRD,mendukung prioritas pembangunan pada sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial.
Ia menegaskan, DPRD juga akan mencermati pemenuhan berbagai ketentuan belanja wajib, termasuk alokasi pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD serta kewajiban anggaran di sektor kesehatan.
“Urusan pelayanan dasar memang harus didahulukan. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial akan menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran,” ujarnya.
Ada Potensi Ruang Fiskal Lebih Longgar
Dalam rapat tersebut, Mas Rio juga menyinggung kemungkinan adanya penghematan anggaran apabila pembiayaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sepenuhnya dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Menurut dia, belanja rutin daerah berada di kisaran Rp550 miliar. Jika ditambah kebutuhan pembiayaan PPPK, nilainya dapat mencapai sekitar Rp770 miliar.
Apabila kebijakan pengalihan pembiayaan tersebut terealisasi, ruang fiskal daerah berpotensi menjadi lebih longgar dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sektor lain.
Dengan proyeksi APBD mencapai Rp1,356 triliun, pembahasan KUA-PPAS 2027 menjadi tahap awal bagi Pemkab dan DPRD Situbondo dalam menentukan prioritas pembangunan di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Fokus penanganan jalan rusak, penguatan pendidikan, dan pelayanan kesehatan diperkirakan akan menjadi isu utama dalam pembahasan anggaran tahun depan.
