DPRD Kota Probolinggo Terima LKPJ Wali Kota 2025, Pemkot Siapkan Beasiswa Kuliah Rp1 Miliar
BeritaNasional.ID, PROBOLINGGO JATIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama gedung dewan setempat. Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo juga memaparkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk menyiapkan program beasiswa kuliah senilai Rp1 miliar.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Syintha Kusumawardhani, didampingi Wakil Ketua II DPRD, Santi Wilujeng. Turut hadir dalam agenda tersebut Wali Kota Probolinggo Aminuddin, Penjabat Sekretaris Daerah Rey Suwigtyo, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, lurah, serta 30 anggota DPRD.
Dalam pembukaan rapat, Ketua DPRD Syintha menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima surat resmi dari Wali Kota terkait penyampaian dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025 beserta nota penjelasannya. Dokumen tersebut kemudian dibahas lebih lanjut melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) guna menentukan agenda pembahasan berikutnya.
“DPRD telah menerima dokumen LKPJ Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, materi ini akan kami bahas melalui rapat-rapat komisi serta Panitia Khusus DPRD,” ujar Syintha.
Ia menegaskan, proses evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah sepanjang tahun 2025 akan dilakukan secara bertahap melalui mekanisme pembahasan internal DPRD, mulai dari komisi hingga Panitia Khusus (Pansus).
Sementara itu, dalam nota penjelasannya, Wali Kota Probolinggo Aminuddin memaparkan berbagai capaian dan tantangan pembangunan daerah selama tahun 2025. Mulai dari kondisi demografi, pelaksanaan program pembangunan, hingga pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian penting yang disampaikan dalam rapat tersebut.
Aminuddin berharap DPRD dapat memberikan masukan konstruktif setelah mempelajari dokumen LKPJ. Menurutnya, kritik dan saran dari legislatif sangat penting untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang.
“Kami berharap DPRD dapat memberikan masukan positif setelah mempelajari laporan ini, sehingga kinerja Pemerintah Kota Probolinggo bisa semakin baik pada 2026,” kata Aminuddin.
Di sisi lain, Aminuddin juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan, khususnya tingkat pengangguran terbuka yang belum sepenuhnya teratasi. Untuk itu, Pemerintah Kota Probolinggo mulai menyiapkan berbagai langkah strategis guna menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah memperbanyak program pelatihan keterampilan bagi masyarakat agar lebih siap memasuki dunia kerja. Selain itu, pemerintah juga mendorong terciptanya peluang kerja baru melalui program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tak hanya itu, Pemkot Probolinggo juga menyiapkan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk program beasiswa kuliah bagi masyarakat kurang mampu. Program tersebut diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas sekaligus menjadi investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Probolinggo.
Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo berharap arah pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga menyentuh sektor pendidikan, peningkatan kompetensi masyarakat, serta kesiapan tenaga kerja menghadapi persaingan di masa depan.
(Yul/Bernas)
