BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso untuk mempelajari pengelolaan pelayanan kesehatan serta pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC).
Dalam kunjungan tersebut kedua lembaga, baik lembaga lembaga legislative maupun eksekutif berbagi pengalaman. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo, M. Faisol, M.Pd.I., mengatakan bahwa kunjungan tersebut difokuskan pada pembahasan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan Puskesmas, termasuk pengelolaan jaminan kesehatan daerah yang telah diterapkan di Kabupaten Bondowoso.
“Yang menjadi pembahasan utama adalah pelayanan kesehatan di beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Bondowoso. Kami ingin menyerap berbagai pengalaman dan inovasi yang telah diterapkan di sini, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Faisol, studi banding tersebut juga menjadi bagian dari upaya DPRD Situbondo dalam memperkuat pencapaian target Universal Health Coverage (UHC). Melalui forum diskusi, kedua daerah saling bertukar informasi mengenai berbagai kelebihan, tantangan, serta solusi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.
“Kami ingin saling berbagi pengalaman. Apa yang menjadi kelebihan Bondowoso akan kami jadikan pembelajaran, begitu juga sebaliknya. Banyak masukan yang kami peroleh, mulai dari pengelolaan anggaran, sistem pelayanan kesehatan, hingga strategi memberikan pelayanan yang benar-benar sesuai harapan masyarakat,” kata Faisol.
Semua itu akan menjadi bekal untuk mendukung semangat ‘Situbondo Naik Kelas. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, dr. Moch. Jasin, M.Kes., menjelaskan bahwa salah satu materi utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah strategi pengelolaan anggaran UHC agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bondowoso secara rutin melakukan rekonsiliasi serta validasi data peserta jaminan kesehatan setiap bulan. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya data ganda, pembayaran ganda, maupun pembayaran kepada peserta yang sudah tidak memenuhi syarat.
“Pengelolaan dana UHC sangat bergantung pada validitas data. Karena itu kami melakukan validasi dan rekonsiliasi data secara berkala agar anggaran yang dibayarkan Pemerintah Daerah benar-benar tepat sasaran. Cara ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran,” jelas dr. Jasin. (Syamsul Arifin/Bernas)
