DPRD Situbondo Sampaikan 21 Rekomendasi LKPJ 2026, Soroti Pendidikan Hingga Efektivitas Anggaran
BeritaNasional.id, SITUBONDO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2026, Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan. Selasa (21/4/2026).
Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo (Mas Rio) bersama Wakil Bupati Ulfiah. Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam siklus pemerintahan daerah, khususnya untuk memastikan kebijakan dan program yang dijalankan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menegaskan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyebut, proses pembangunan merupakan hal dinamis yang membutuhkan perbaikan berkelanjutan.
“Rekomendasi ini kita akomodir. Namanya proses dinamis, tentu ada perbaikan terus-menerus. Tidak ada yang sempurna, apalagi menyangkut data dan angka,” ujar Mas Rio.
Menurutnya, salah satu poin strategis yang menjadi perhatian adalah perlunya perubahan struktur perencanaan anggaran agar lebih tepat sasaran. Ia menekankan bahwa anggaran daerah harus difokuskan pada kebutuhan riil masyarakat, seperti infrastruktur jalan, jembatan, dan layanan kesehatan.
Mas Rio juga menyoroti pentingnya peningkatan alokasi anggaran untuk pemeliharaan rutin jalan. Menurutnya, langkah tersebut lebih efektif dibanding menunggu kerusakan semakin parah yang justru membutuhkan biaya lebih besar.
“Pemeliharaan rutin jalan itu lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau menunggu rusak berat baru diperbaiki, kasihan masyarakat dan butuh anggaran besar,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Mahbub Junaidi, S.H.I., menjelaskan bahwa secara umum rekomendasi DPRD mencakup berbagai urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan.
Ia menyebut, sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama dalam rekomendasi tersebut. Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Situbondo mengalami peningkatan, namun masih terdapat indikator yang perlu ditingkatkan, khususnya rata-rata lama sekolah.
“IPM kita memang naik, tetapi di bidang pendidikan, terutama rata-rata lama sekolah, masih belum maksimal. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera dicarikan solusi,” ujar Mahbub.
Selain pendidikan, DPRD juga mencatat perkembangan positif di sektor ekonomi dan kesehatan. Laju pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dinilai cukup progresif, demikian pula capaian di bidang kesehatan.
Namun demikian, DPRD juga memberikan sorotan terhadap efektivitas penggunaan anggaran, khususnya dalam pelaksanaan program Berantas Plus. Program tersebut diapresiasi, tetapi dinilai perlu pengawasan lebih ketat agar tepat sasaran.
“Program Berantas Plus ini bagus, tetapi penggunaannya harus selektif. Jangan sampai anggarannya cepat habis, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan belum terlayani secara optimal,” katanya.
Ia menambahkan, program tersebut seharusnya difokuskan untuk masyarakat miskin yang membutuhkan layanan rujukan kesehatan, terutama ke rumah sakit tingkat provinsi. Jika tidak dikendalikan, penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dikhawatirkan dapat membebani APBD.
Selain itu, DPRD juga menerima sejumlah pengaduan terkait mekanisme pemberian honorarium, termasuk bagi sopir ambulans. Hal ini menjadi bagian dari rekomendasi agar pemerintah daerah melakukan perbaikan sistem kesejahteraan tenaga pendukung layanan publik.
Secara keseluruhan, DPRD Situbondo menyampaikan 21 rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Rekomendasi tersebut tidak hanya disampaikan kepada kepala daerah, tetapi juga akan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mahbub menegaskan, DPRD akan terus memantau tindak lanjut rekomendasi tersebut setiap tahunnya. Evaluasi ini akan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
“Kami setiap tahun akan melihat berapa persen rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Dari situ kita bisa menilai kinerjanya,” pungkasnya. (ADV/Joe).
