BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Pada saat rapat paripurna DPRD Bondowoso dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi jelang penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025, dua Fraksi DPRD menyikapi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Ada dua Fraksi, yaitu PKB dan Demokrat-PKS (DPKS), menekankan agar DBHCHT lebih berpihak kepada petani, terutama pada buruh tani. Karena pada hakikatnya buruh tanilah yang sangat membutuhkan bantuan.
Ketua Fraksi PKB, H. Tohari, memberikan cara agar DBHCHT berpihak pada buruh tani, yaitu OPD Pemkab Bondowoso harus intens melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Komunikasi yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, sinkronisasi kegiatan, pelaksanaan teknis di lapangan, hingga pelaporan anggaran. Jadi komunikasinya jangan parsial harus komprehensip,” sarannya.
Sedangkan Ketua Fraksi Demokrat-PKS, Subangkit Adi Putra, mengatakan, dari hasil penelusurannya dilapangan, ada tumpah tindih bantuan pada penerima. Salah satunya bantuan DBHCHT.
“Penyebab terjadinya bantuan tidak merata, karena terjadi tumpang tindih. Penerima bantuan sudah menerima bantuan dari program lain, masih menerimana bantuan dari DBHCHT. Akibatnya, ada sebagain dari warga yang seharusnya mendapat bantuan, tidak dapat,” jelasnya.
Fakta dilapangan membuktikan, ada satu keluarga yang menerima bantuan dari sejumlah program. Sementara disisi lain, ada satu keluarga yang sama sekali tidak menerima bantuan dari beberapa program bantuan pemerintah.
Sesuai jenis bantuannya, DBHCHT. Maka seharusnya, mayoritas yang menerima adalah petani, terutama buruh tani. Bukan sebaliknya, petani menerima sisa bantuan DBHCHT setelah diperbantukan pada komunitas lain. (Syamsul Arifin/Bernas)
