BeritaNasional.ID Jawa Barat – Belasan perwakilan dari 312 honorer K2 yang bertugas di Pemerintah Kabupaten Pangandaran mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran di Parigi. Kedatangannnya langsung diterima oleh Ketua DPRD, Iwan M Ridwan beserta anggota DPRD lainnya, Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM, Muhlis serta Asisten III Setda Pangandaran, Suheryana di ruang rapat Badan Musyawarah.
Perwakilan Honorer K2 yang terdiri dari para pengurus Forum Honorer Indonesia (FHI) Pangandaran itu datang untuk menyampaikan aspirasi. Khususnya terkait keluhan puluhan tahun bertugas belum ada kepastian atas statusnya dari pemerintah.
Menurut Ketua FHI Pangandaran, Selamet Sepiyadi, kedatangannnya ke DPRD dalam rangka memperjuangkan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang ada di Pemkab Pangandaran.
“Kami menuntut adanya kejelasan hukum lalu meminta kenaikan kesejahteraan. Itu saja,” ungkap Selamet, Jumat (24/8/2018).
Menurut Selamet, saat ini pemerintah daerah telah memberikan insentif sebesar 300 ribu perbulan kepada para Honorer K2 yang bertugas di pendidikan dan 400 ribu yang bertugas di kesehatan. Terkait besaran yang diminta untuk kenaikan kesejahteraan, dirinya tidak mengukur berapa besarannya. Itu tergantung kemampuan dari pemerintah.
Menurut Selamet, untuk jumlah Honorer K2 yang ada di Kabupaten Pangandaran berjumlah 312 orang. Itu tersebar di beberapa SKPD seperti Dinas Kesehatan, Pertanian, Kehutanan dan mayoritas terbanyak ada di Dinas Pendidikan.
“Kami berpikir, kalau dibandingkan antara Sukwan yang baru dua tahun mengajar dengan kami yang sudah puluhan tahun disamakan untuk besaran insentifnya, saya kira itu tidak adil,” ucap Teti Ferawati Bendahara FHI Kab Pangandaran menambahkan.
Pihaknya pun mengungkapkan, kedatangannya ke DPRD mendapat tanggapan yang positif. DPRD menjanjikan akan membahas bersama pihak eksekutif terkait harapan para honorer K2 tersebut.
“Alhamdulillah DPRD dan Pemda Pangandaran sangat merespons aspirasi kami. Terutama untuk Honorer K2, yang mayoritas ada di Dinas Pendidikan dengan jumlah ada 207 orang. Sisanya ada di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kesehatan,” ujar Teti. Dia menambahkan, yang terpenting dari pertemuan itu, ada semacam bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap para Honorer.
“Pasalnya berdasarkan informasi dari Kementerian Aparatur Sipil Negara, untuk Honorer K2 itu sudah dihilangkan, karena Honorer K2 sudah diangkat semua. Hanya saja kami yang 312 tidak terhitung sehingga tidak diangkat menjadi PNS,” katanya. (dki1/bn.id)
