Sulbar.BeritaNasional.id –Komisi III DPRD Sulbar melakukan kunjungan kerja ke BBWSPJ (Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang) di Makassar, Sulsel, pada hari Rabu 2 Oktober
Ketua DPRD Sulbar St Suraidah Suhardi hadir langsung pada kunker bersama komisi III ini. Sedangkan dari komisi III, hadir Ketua Komisi Rayu, Wakil Ketua Komisi Andi Muslim Fattah, Sekretaris Komisi Kalma Katta, H.Husain Haenur , Ruslan.S.ssodan sejumlah anggota komisi III lainnya.
Juga hadir Kepala Bidang PSDA Dinas PU Sulbar, mewakili Kepala Dinas PU Sulbar. Rombongan diterima oleh Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBWSJ Taufik, ST. MT.
Pada pertemuan tersebut yang menjadi pembahasan utama adalah kewenangan dari Sungai Irigasi Paku Hilir dari Sungai Saddang, saluran irigasi di Sulbar yang rusak, dan program irigasi Sumarorong di Mamasa.
Kepala Bagian Umum dan TU BBWSJ menjelaskan bahwa yang menjadi kewenangan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah saluran irigasi lintas Kabupaten Polman (Sulbar) dan Kabupaten Pinrang (Sulsel) yang merupakan sungai lintas provinsi.
Sedangkan terkait saluran bangunan lama yang sudah rusak atau banyak yang roboh sehingga tidak maksimal lagi sebagai fungsi mengairi sawah di wilayah Polman (Paku Desa Mirring), maka ke depannya akan diperhatikan saluran dan tingkat elevansinya.
Untuk pembangunan irigasi di Sumarorong, Taufik mengungkapkan bahwa di tahun anggaran 2020 ini tidak ada program pembangunan irigasi di daerah tersebut.
Taufk menambahkan, Balai Sungai Sulawesi III Palu merupakan kewenangan BBWSJ yang berkaitan dengan kewenangan irigasi untuk menjaga elektivitas,efesiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder.
“Pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 hektare, itu menjadi tanggungjawab atau kewenangan kabupaten/kota,” jelas Taufik. ( Hms )
