Ikrar Netralitas ASN Gorontalo, Penjagub: Kita Semua Punya Pilihan, Tidak Perlu Diungkap
BeritaNasional.ID, GORONTALO – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan ikrar netralitas pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Pengucapan ikrar dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, pada apel Korpri di lapangan Museum Purbakala Popa Eyato, Selasa (17/10/2023).
Ikrar netralitas Pemilu dan Pemilihan 2024 terdiri dari empat poin. Poin pertama berbunyi, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai di lingkungan Pemprov Gorontalo dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Kedua, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
Selanjutnya pada poin ketiga, ASN Pemprov Gorontalo berikrar untuk menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Ikrar terakhir berbunyi, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
Pengucapan ikrar diikuti dengan penandatanganan pakta integritas masing-masing oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pengawas, fungsional, kepala sekolah, dan pelaksana. Penandatanganan disaksikan oleh Penjagub Gorontalo serta Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo.
Dalam arahannya, Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menilai netralitas Aparatur Negeri Sipil (ASN) menjadi hal penting jelang Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Netralitas menurutnya bukan tidak memilih namun tidak memaksakan pilihan kepada orang lain.
“Saya punya pilihan, bapak ibu punya pilihan. Kita punya hak politik, tetapi tidak perlu diungkap ke publik dengan cara-cara memihak, tidak melayani, ataupun menerapkan regulasi hanya kepada kelompok tertentu,” tegas Penjagub Ismail
Terkait pengucapan ikrar netralitas dan penandatanganan pakta integritas, Penjagub Ismail meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah untuk menindaklanjutinya di masing-masing instansi. Ismail berharap ikrar yang sudah diucapkan dan pakta integritas yang telah ditandatangani bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Netralitas ini tidak cukup kita ikrarkan dengan lisan, tetapi harus ada bukti otentik hitam di atas putih melalui penandatanganan pakta integritas. Olehnya itu saya minta kepada semua pimpinan OPD untuk menindaklanjutinya di instansi masing-masing,” pungkasnya. (*)
