Ini Kata Haji Lilur Terkait Pejabat Ekspor Yang Menduduki Jabatan Strategis di Birokrasi Pemkab Situbondo
SITUBONDO JAWA TIMUR, BeritaNasional.id – Penggiat Anti Korupsi, HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy yang akrab disapa Haji Lilur mengatakan bahwa, tempat-tenpat strategis birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yang diduduki oleh pejabat ekspor dari Kabupaten Bondowoso merupakan hal yang miris baginya, Kamis (8/9/2022).
“Penempatan para pejabat ekspor dari luar Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo yang menduduki jabatan di dinas strategis merupakan hal yang tragis. Sebab, SDM putra dan putri Kabupaten Situbondo juga masih banyak yang mumpuni dalam menduduki jabatan strategis tersebut,” ujar Haji Lilur.
Lebih lanjut, pria kelahiran Dusun Soka’an, Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo ini mengatakan bahwa, kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo menempatkan pejabat dari Kabupaten Bondowoso merupakan tindakan yang harus dipertimbangkan. Sebab, para pejabat di birokrasi Situbondo juga banyak yang mempunyai prestasi.
“Kenapa Bupati Situbondo lebih percaya kepada pejabat birokrasi dari lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso untuk menduduki jabatan strategis di Pemkab Situbondo? Padahal, dia dipilih menjadi Bupati Situbondo oleh keluarga maupun krabat pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo,” beber Pria jebolan IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini.
Tak hanya itu yang disampaikan Haji Lilur dihadapan sejumlah wartawan, namun dia juga menerangkan, kalau memang dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sudah tidak ada pejabat yang pintar, cerdas dan mumpuni menata birokrasi, silahkan datangkan pejabat dari pemerintahan kabupaten lain. Tapi, apabila masih ada pejabat di lingkungan birokrasi Kabupaten Situbondo yang cerdas serta pintar dalam menata birokrasi, maka mereka harus ditempatkan sebagai pejabat sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.
Apabila jabatan-jabatan penting di duduki oleh pejabat dari pemkab lain, sambung Haji Lilur, maka secara otomatis perputaran gaji dari pejabat tersebut tidak akan berputar di Kabupaten Situbondo. “Kita akui di seluruh Indonesia yang data kemiskinannya tinggi, maka untuk mengerakan ekonomi daerahnya yakni perputaran uang gaji ASN setempat,” pungkasnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Situbondo, Dr Fathor Rachman ketika dikonfirmasi wartawan media ini melalui sambungan WhatsApp menerangkan bahwa, berdasarkan aturan dan perundang-undangan pejabat dari luar pemerintahan kabupaten Situbondo diperbolehkan untuk menduduki jabatan di birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. (Heru/BeritaNasional.id)
