BeritaNasional.id – SITUBONDO JAWA TIMUR,- H. Tolak Atin Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo atau pihak-pihak terkait yang menangani kasus penyakit Demam Berdarah harus serius. Sebab, jika penangannya terkesan lamban, maka dikhatirkan terjadi kejadian luar biasa, Selasa (28/2/2023).
“Kemampuan dan kemauan untuk menangani penyebaran DBD di Kabupaten Situbondo harus diselaraskan dengan kondisi yang ada dilapangan. Sebab, berkembang biaknya nyamuk Aedes Aegypti ini sudah cukup meresahkan masyarakat. Dari beberapa rumah sakit dan puskesmas data masyarakat yang terserang DBD sudah cukup tinggi,” kata H Tolak Atin di sela-sela rapat Paripuna tentang persetujuan (Pembicaraan Tingkat II) Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Rengganis.
Tak hanya itu yang disampaikan Tolak Atin, namun dia menerangan bahwa Press Realese yang disampaikan Dinas Kesehatan sudah tidak sesuai dengan data yang ada di rumah sakit pemerintah dan swasta serta rumah sakit di luar Kabupaten Situbondo. “Kalau data yang terkonfirmasi dari rumah sakit yang saya terima jumlah penderita atau pasien DBD sudah cukup tinggi,” ungkap H. Tolak dihadapan peserta rapat Paripuna tentang persetujuan (Pembicaraan Tingkat II) Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Rengganis.
Untuk itu, lanjut Tolak Atin, pihaknya berharap upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam menangani penderita DBD harus benar-benar terpantau dan serius. “Sehingga upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Situbondo dalam penanganan penderita DBD benar-benar klier di tengah-tengah masyarakat,” harapnya.
Semisal untuk penanganan DBD, imbuh Tolak Atin, Dinas Kesehatan harus mau melibatkan perdayaan masyarakat, tapi hal ini belum dilakukan oleh Dinas Kesehatan Situbondo. “Belum lama ini beberapa lembaga, beberapa sekolah yang menjadi kader Jumantik tidak menerima surat edaran dan intruksi Dinas Kesehatan. Lalu bagimana masyarakat tahu tentang pembentuk Jumantik tersebut. Kami tidak menemukan adanya kader-kader Jumantik di desa-desa atau sekolah,” ungkap Tolak Atin Anggota Komisi IV Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan terkait dalam penanganan BDB, imbuh H. Tolak Atin, katanya sudah dilakukan siaran-siaran keliling dan telah mendistrubusikan obat obatan seperti Abate. “Namun kenyataannya masih ada obat-obatan Abate yang tidak tertribusikan. Karena kader-kader Posyandu yang mendistribusikan Abate tersebut tidak diberi honor oleh pihak desa. Ini salah satu permasalahan yang harus ditindaklanjuti, agar pihak pemerintahan desa bisa memberikan honor supaya penanganan DBD di Kabupaten Situbondo terselesaikan” bebernya.
Bukan hanya itu yang dipersoalan oleh Tolak Atin dalam penanganan penderita DBD. Tapi, dia juga minta ketersediaan dokter spesialis harus ada dan tingkat kehadirnya dokter tersebut harus benar-benar dilaksanakan dengan baik sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menderita DBD dan untuk menghindari adanya korban jiwa akibat gigitan nyamuk Aedes Aegypti. “Saya berharap dalam penanganan DBD ada kordinasi satu sama lainnya, sehingga penanganan di DBD di Kabupaten Situbondo bisa terlaksana dengan baik,” pungkas Tolak Atin.
