Jupri Mahmud Soroti Dampak Efisiensi Anggaran Nasional terhadap Fiskal Daerah
BeritaNasional. ID. JAKARTA–Mulai tahun 2025, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara menyeluruh yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Kebijakan ini mengarahkan penyesuaian belanja pemerintah pusat dan daerah agar lebih fokus pada program-program prioritas nasional yang selaras dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto.
Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus momentum bagi daerah untuk memperkuat ketahanan fiskalnya.
Hal ini mendorong Jupri Mahmud, tokoh muda Sulawesi Barat sekaligus Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, untuk merumuskan langkah-langkah nyata dalam merespons dinamika fiskal daerah.
Sejumlah persoalan mendasar seperti belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), tata kelola keuangan yang masih perlu dibenahi, serta penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) merupakan instrumen fiskal yang harus dikelola secara cermat dan profesional.
Sebagai bentuk respons strategis, konsep penguatan fiskal daerah telah disusun dengan berpijak pada potensi dan karakteristik wilayah di daerah pemilihan.
Upaya ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal, menjaga stabilitas ekonomi lokal, serta memastikan pengelolaan APBD yang efektif, efisien, dan akuntabel di tengah keterbatasan anggaran.
Formulasi kebijakan tersebut akan memberikan dampak yang lebih optimal apabila dijalankan melalui kolaborasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Setiap program pembangunan diharapkan benar-benar berangkat dari prioritas dan kebutuhan riil daerah, mengingat keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan unsur delegasi.
Dalam rangka memperluas ruang diskursus publik, Jupri Mahmud turut menyampaikan gagasan tersebut pada forum perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tingkat Advance Training (LK III) Nasional.
Kehadiran ini menjadi langkah awal penyebarluasan gagasan di ruang intelektual kemahasiswaan.
Jupri berharap kader-kader HMI mampu berperan sebagai pressure group yang konstruktif, menumbuhkan semangat keumatan dan kebangsaan dalam mengawal arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
