Kadispendik Banyuwangi Akan Klarifikasi Oknum Dikmen Yang Terima Suap PPDB, Kacabdin Wilayah Propinsi Masih Bungkam
BeritaNasional.ID,
BANYUWANGI – Terkait pemberitaan adanya keterlibatan oknum pejabat/staf Pendidikan Menengah (Dikmen) dilingkungan kantor Dispendik Kabupaten Banyuwangi, Drs. Sulihtiyono,M.Pd, berjanji akan melacak sejauh mana keterlibatannya dalam kronologis penerimaan suap menyuap dalam rangka meloloskan seorang siswi ke SMA Negeri di wilayah Banyuwangi.
“Akan kami lacak mas, karena kita tidak boleh main-main dalam hal ini, ” janji Kadispendik Sulihtiyono kepada media ini via Whatsaap, Senin sore (28/8/17).
Saat median ini meminta sangsi apa yang akan diberikan kepada oknum dimaksud, Sulihtiyono mengaku hendak mengklarifikasi terlebih dahulu kepada anak buahnya tersebut.
“Kami klarifikasi dulu, sejauh mana keterlibatannya. Karena SMA dan SMK sudah bukan lagi wilayah kita. Tapi kok bisa melakukannya,” jawab Sulih lagi.
Sementara Istu Handono, selaku Kepala Cabang Dinas (Cabdin) Wilayah Propinsi Jatim dikonfirmasi atas keberanian oknum Kasek SMA Negeri yang notabene menjadi otoritasnya masih belum memberikan jawabannya.
Sebelumnya, Kendati Presiden Joko Widodo sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli) dari pusat hingga di daerah, ternyata masih saja ada modus pungutan liar (Pungli) di beberapa sekolah di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya adalah yang dilakukan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) yang berada dibawah tanggung jawab langsung Kepala Cabdin Wilayah Propinsi Jatim di Banyuwangi.
Data hasil investigasi media ini, saat Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) beberapa waktu lalu, ada siswi yang harus membayar uang senilai jutaan rupiah, agar mereka bisa diterima dan masuk ke SMA Negeri.
Pengakuan wali murid siswi tersebut, karena Danem nya kurang satu angka maka anaknya tidak diterima di sebuah SMA Negeri di Banyuwangi.
Setelah sebelumnya sempat oleh wakil kepala sekolah (Wakasek) setempat dijanjikan bisa diterima asal membayar 10 juta, namun merasa keberatan dan akhirnya melalui oknum Dikmen di Dispendik Banyuwangi, akhirnya dapat lolos dengan membayar 7 juta.
“Akhirnya anak saya bisa diterima masuk SMAN itu, hanya bayarnya lebih murah, yaitu 7 juta melalui oknum S pejabat Dikmen di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi,” ucap wali murid tersebut.
Setelah siswi tersebut bisa diterima dan masuk di SMAN wilayah Kabupaten Banyuwangi, ternyata walaupun sekolah negeri masih harus membayar uang gedung sebesar Rp 1.750.000,- dan mesti membeli uang seragam 1.3 juta.
Sedangkan Kepala Cabdin Pendidikan Wilayah Propinsi Jawa Timur di Banyuwangi, Istu Handono, sebelumnya dikonfirmasi wartawan menyatakan tidak boleh sekolah negeri memungut uang gedung maupun menerima siswa dengan cara membayar uang.
“Sekolah negeri itu urusannya pemerintah yang membangun gedungnya. Soal siswa juga tidak ada pungutan dan biaya saat mendaftar masuk,” jawabnya singkat saat itu.
Persoalan ini pun menjadi perhatian Agus Sobirin, aktifis LSM yang getol memantau pendidikan di Banyuwangi. Dia menyesalkan masih adanya oknum pejabat Dikmen di Dispendik Banyuwangi yang masih berani bermain-main meminta uang kepada wali murid agar anaknya bisa diterima di sekolah negeri. Terlebih SMA Negeri tersebut masih memungut uang gedung juga melakukan jual beli kain seragam pula.
Melalui media ini, Agus Sobirin mendesak Kadispendik Banyuwangi Sukihtiyono agar memberikan sangsi tegas kepada oknum pejabat dilingkungannya dinasnya tersebut.
“Kepala Cabdin Pendidikan Wilayah Propinsi juga harus menindak Kasek SMAN di Kabupaten Banyuwangi yang berani menerima uang dari wali murid yang anaknya sekolah disitu, termasuk praktek jualan seragam di sekolah harus diusut tuntas. Karena ini bertentangan dengan semangat reformasi dan nafas Saber Pungli yang digulirkan Presiden Jokowi. Kalau para stakeholder di dua institusi ini lamban, akan kita laporkan ke Satgas Saber Pungli supaya ditindaklanjuti,” tegas Agus Sobirin. (mh.said)
Caption : Drs. Sulihtiyono, M.Pd, Kadispendik Kabupaten Banyuwangi
