Sulbar

Ketua DPRD Polman Sulbar Pertanyakan Posko Penanganan Covid -19 Dihentikan

Polman.Sulbar.Beritanasional.id–Ketua DPRD Polman Jufri Machmud bersama dengan Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin melakukan pemantauan langsung ke posko penanganan pencegahan covid 19 di Paku Kecamatan Binuang yang merupakan perbatasan antara Kota Polewali Mandar dengan Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Kegiatan pemantauan tersebut juga dihadiri oleh Kapolres Polman AKBP Muhammad Rifai dan Sekda Polman Andi Bebas Manggazali.

Kegiatan tersebut merupakan hasil tidak lanjut dari RDP minggu lalu, bersama Dinkes , RSUD , Farmasi dan Kabag Keuangan, dimana kita sepakat untuk mendirikan beberapa posko pengaduan dalam penanggulangan dan pencegahan sekaligus pusat informasi korona yang akan di dirikan dibeberapa titik .Ucap Jufri

Hasil yang didapat saat pemantauan , realisasinya hanya mendirikan posko pada perbatasan infomasi kami terima sejak 23 maret sudah diberhentikan,

Ini yang jadi pertanyaan kenapa demikian sementara di kab Pinrang telah ada yang positif korona dan di Sulteng sudah membuat portal di pintu masuk kota mereka.

“kita tidak boleh lengah, ini yang perlu dievaluasi seperti apa keseriusan pemerintah dalam hal penanganan pencegahan. Jangan karena belum ada yang terjangkit terus kita lengah,” kata Ketua DPRD Polman Jufri Mahmud.

Lanjutnya, sekarang ini kita harus preventif, apalagi perbatasan banyak yang lalu lalang, banyak yang dari luar seperti pelajar yang libur dan pendatang lainnya harus di periksa terlebih dahulu sebagai bahan dasar untuk ODP.

Sambung Jufri Machmud, jika seperti ini bahaya karena penyebaran virus ini datangnya dari luar yang dibawa masuk orang dari luar ini yang disayangkan. Ia juga menyampaikan Sekda Polman sudah mengklarifikasi dan rencananya akan kembali mengakgifkan posko tersebut sore atau besok.

Selain itu, Ketua DPRD Polman juga melakukan sidak ke Dinas PMD Polman untuk mempertanyakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan koordinasi dengan PMD. Ia meminta agar Desa melaporkan warganya yang baru dari luar daerah.

“semua harus fokus pada penanganan dan pencegahan virus korona yang sudah menjadi bencana internasional karena soal anggaran sudah ada surat edaran bisa menggeser anggaran yang memang tidak diprioritaskan untuk penanganan korona sehingga tidak ada alasan tidak siap.” tandas Jufri Mahmud.

Usai melaksanakan Sidak , Ketua DPRD Jufri Mahmud didampingi Wakil Ketua DPRD H.Amiruddin lanjut menggelar RDP dengan Pemdes Kab Polman , yang dihadiri langsung oleh Kepala Pemerintahan Desa . Aswar Yasin .

Dalam RDP tersebut 2 unsur pimpinan Dprd Polman ini menekankan agar Pemerintahan Desa bisa segera mengambil sikap kebawah , agar seluruh kepala Desa bisa tanggap dalam mengantisipasi penaganan virus Covid-19 , pada tingkat desa dengan menggunakan Dana Desa .

Dalam kegiatan tersebut ke 2 unsur pimpinan DPRD menampik dengan tidak tanggapnya puhak DPRD tetkait penggunaan anggaran .

” Kami sesalkan jika ada OPD yang mengatakan tak ada anggaran ,kita tidak bisa berkata seperti itu , ini tidak benar , ucap Jufri Mahmud dan Wakilnya Kesal , dalam keadaan darurat seperti ini , tidak boleh dipandang remeh , pada RDP minggu lalu kami sudah tekankan silahkan menggunakan anggaran yang bisa dialokasikan dalam menangani antisipasi wabah Covid-19. dan silahkan ajukan anggaran,Tegas Jufri .

Sementara Kepala Pemerintahan Desa , Aswar Yasin mengatakan Pihaknya telah melakukan pertemuan terbatas , membicarakan kesiapan pihak desa dalam mengantipasi penyebaran Wabah Covid -19.

” Tidak ada alasan untuk tidak menindak lanjuti penanganan atau mengantispasi Virus Covid-19 yang sudah menyebar kemana-mana , kita sudah mendesain percepatan penanganan Covid -19, seluruh desa akan melakukan pembelian Ravid Tes Covid -19 , masker dan menyediakan sarana mencuci tangan pada tempat-tempat umum.” Ucap Assar .

Lanjut Aswar mengatakan , Penggunaan anggaran bersumber dari Dana Desa yang ada , dan ini memgacu kepada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa terkait , penggunaan dana desa dalam menanggulangi Covid-19 , karna ini bukan bencana alam tapi non alam ,dan pda anggaran perubahan akan dianggarkan di Apbdes.” Tutup Aswar.

Lihat Selengkapnya

Related Articles

Back to top button