Ketua Komisi II DPRD Sulbar Tersandung Korupsi , Sukri Pesan Konstituen Agar Bersabar

Ia menyampaikan agar wakil rakyat berhati-hati dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut kata dia, dapat menyeret anggota DPRD ke ranah hukum seperti dirinya.

“Satu saja yang saya mau sampaikan bahwa untuk seluruh teman-teman anggota DPRD provinsi dan kabupaten hati-hati saja membantu rakyat. Saya ini dipenjara gara-gara saya memfasilitasi seluruh harapan dan keinginan masyarakat,” kata Sukri di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Majene, Selasa . 1 November malam kemarin.

Sebelum memasuki Rutan, Sukri sempat berbicara kepada awak media. Ia juga menyampaikan pesan untuk konstituennya agar bersabar.

“Saya hanya mau sampaikan bahwa bersabar saja. Saya sudah melaksanakan apa yang menjadi harapan mereka tapi ternyata ini yang mengantar saya masuk kesini,” ujarnya dengan nada sedih.

Dikatakannya, dirinya dituding melakukan permufakatan jahat berdalih pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 UU 31 tahun 1999. Sebagaimana diubah kedalam UU nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Jadi di rapat yang kami lakukan itu dianggap sebagai permufakatan jahat, pada saat kami membahas salah satunya kegiatan berkaitan dengan RHL,” ujar Ketua Komisi II DPRD Sulbar itu.

“Kita tahu hari ini Mamuju itu dilanda banjir dan longsor. Kami mendorong program di situ dan saya kasih catatan itu bukan pokok-pokok pikiran, bukan aspirasi yang saya usul, itu adalah program murni dinas,” sambungnya.

Sangat luar biasa kata dia, hanya dipanggil satu kali sebagai saksi kemudian dirinya langsung ditetapkan sebagai tersangka.

“Hari ini kedua kali saya dipanggil, sebagai tersangka, dan langsung ditahan dan dibawa ke Majene ini. Sangat luar biasa,” imbuhnya.

Secara kelembagaan pengurus DPD Partai Demokrat Sulbar menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas peristiwa hukum yang disangkakan kepada kadernya itu.

Dalam keterangan pers, Sekretaris DPD Demokrat Sulbar, Abdul Wahab Abdy mengatakan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan organisasi, Partai Demokrat tetap akan menyiapkan tim bantuan hukum jika dibutuhkan oleh kadernya.

“Hal ini berlaku sama untuk seluruh kader Demokrat lainnya yang terjerat kasus hukum. Kami juga mendukung upaya hukum yang dilakukan kader kami untuk mencari keadilannya,” kata Abdul Wahab, Rabu 2 November

Kendati demikian, pihaknya bakal menghormati jalannya proses hukum terhadap kadernya dengan tetap memegang teguh Rule Of Law. Termasuk menaati asas praduga tak bersalah.

“Kami Partai Demokrat, meyakini sepenuhnya tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun yang mempengaruhi terhadap proses hukum yang berjalan nantinya,” ungkapnya.

Dirinya berharap, agar proses hukum yang menjerat kader Demokrat tersebut, bisa ditegakkan secara adil. Sekaligus mengajak untuk menghindari Trial by Press.

Selain itu, Abdul Wahab juga menyampaikan pesan WhatsApp Ketua DPD Demokrat Sulbar Dr H Suhardi Duka MM, berisikan kejadian yang dialami oleh Sukri merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi semua kader. Serta, siapapun yang berada di jabatan publik untuk bekerja dengan benar dan taat asas hukum menjadi prioritas pertama bagi setiap kader.

“Semoga saja saudara Sukri bisa melakukan pembelaan dirinya dengan disertai bukti didalam sidang pengadilan nanti. Agar ia bisa terbebas dari sangkaan jaksa penuntut umum,” tutup Abdul Wahab.