BeritaNasional.ID, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Affandi Ismail tuding kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (23/2/2021) melanggar protokol kesehatan karena menyebkan kerumunan.
Affandi menegaskan ada hal yang sangat mencengangkan dan tentu sangat disayangkan oleh banyak pihak dalam agenda kunjungan kerja presiden Jokowi di Maumere Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dimana berdasarkan video yang viral jelas memperlihatkan terjadinya kerumunan yang diperkirakan ribuan warga masyarakat yang tentu kerumunan tersebut jelas dan tegas tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
“Jika kita menyimak informasi yang beredar, dapat dimengerti bahwa kerumunan tersebut dipicu oleh datangnya Jokowi dalam agenda peresmian bendungan napun gete di Maumere,” tegasnya, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi (24/2/2021).
Lanjut Affandi, sangat ironis dimana sebagai kepala negara yang tengah berjuang melawan Covid-19. Justru presiden Jokowi nampak terkesan menikmati kerumunan massa dalam jumlah sangat banyak tersebut.
“Pak Jokowi berdiri di atas mobil sambil menyapa masyarakat dan beliau malah membagi-bagikan souvenir kepada warga yang berjubel dan nampak sebagian besar tidak menggunakan masker memadati sekitar mobil yang ditumpangi oleh Jokowi,” tandasnya.
Jelas tindakan presiden ini malah justru memancing kerumunan massa dengan berdiri di atas mobil dan membagikan sovenir tersebut.
Mestinya Jokowi memikirkan dampak atas kerumunan tersebut di tengah masa pandemic yang melanda di seluruh tanah air tidak terkecuali di NTT.
Ia menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah merupakan contoh yang sangat tidak baik yang diperlihatkan tidak saja kepada seluruh rakyat Indonesia tapi juga seluruh masyarakat dunia Internasional yang tengah berjuang melawan Covid-19.
Hal ini, memberi citra buruk kepada Negara Indonesia dimata dunia Internasional dalam komitmen melawan penyebaran Covid 19.
Olehnya itu, kata Affandi, Presiden Jokowi dan pihak-pihak yang terlibat sehingga memicu kerumunan ini harus ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini Polri.
Ia menegaskan, berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan Jokowi harus bertanggung jawab kepada publik baik dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara maupun sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat hukum.
Sebab dalam kejadian kerumunan ini dengan sangat jelas Jokowi telah menyalahi aturan yang sejatinya dibuat oleh negara dibawah kepemimpinannya sebagai presiden.
Ia berharap, Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum harus tegas dan berani serta memastikan bahwa siapapun yang melanggar hukum harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku dan tidak tebang pilih tak terkecuali seorang Kepala Negara sekalipun.
“Hukum harus berlaku adil karena semua orang sama dimana hukum. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo harus berani dalam menindak pihak-pihak yang terlibat sehingga terjadi kerumunan di Maumere tak terkecuali kepada Presiden Jokowi. Apalagi jika mengingat komitmen Kapolri dalam menanggulangi penyebaran Covid-19,” tegasnya.(red)
