BeritaNasional.ID , JAKARTA – Sejak di tunjuk sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2019, Sosok Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Doni Monardo sempat menjadi perhatian publik karena berbagai kebijakannya dalam penanggulangan bencana nasional termasuk saat merebaknya pandemi Corona virus Desiase (COVID-19) sejak awal tahun 2020.
Dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 sebagai Kepala BNPB. banyak pencapaian yang di lakukan Doni Monardo dilakukannya selama
menjabat lebih dari 2 tahun, hingga pada 13 Maret 2020 ditunjuk sebagai Kepala Satgas COVID-19 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020.
Dalam Pasal 3 Keppres Nomor 7 Tahun 2020 itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ( sekarang Satuan Tugas) memiliki lima tujuan yaitu, pertama, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Kedua, mempercepat penanganan virus Corona melalui sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Ketiga, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19. Keempat, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional.
Kelima, meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.
Berbagai pemikiran dan langkah konkret dilakukan Doni Monardo dalam menumbuhkan organisasi dan penanggulangan bencana di Indonesia. dengan Jargon “Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita” sangat kuat dalam kepemimpinannya sebagai salah satu upaya mitigasi bencana. Di bawah kepemimpinan Doni, mitigasi vegetasi menjadi model dalam penanganan bencana hidrometeorologi basah dan geologi, seperti banjir, tanah longsor, dan tsunami.
Dibawah koordinasi BNPB. Peran Gugus Tugas yang diketuai Doni pun terkait percepatan penanganan COVID-19. Strategi Doni Monardo sejak awal menangani pandemi COVID-19 berbasis pentahelix yang menitik beratkan pada semangat kegotongroyongan seluruh sumber daya dan kearifan lokal tatkala bencana terjadi. Ada pelibatan para pihak dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan proses pembangunan kembali yang lebih baik, meliputi kerja sama pemerintah daerah, masyarakat setempat, pakar dan akademisi, media, serta sektor swasta.
Serupa dengan penanganan bencana alam, implementasi pentahelix diterapkan Doni Monardo menangani COVID-19. Penanganan COVID-19 tak hanya pelibatan pemerintah pusat dan daerah, melainkan seluruh komponen masyarakat.
Sejak Dibentuk Gugus Tugas Doni meminta seluruh Gubernur dalam pelaksanaan tugasnya akan dibantu oleh Pangdam/Danrem, Kapolda, Kadiskes dan Kepala BPBD serta OPD dan para pihak yang terkait (Pentahelix). Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan tugasnya akan dibantu oleh Dandim, Kapolres, Kadiskes dan Kepala BPBD serta OPD dan para pihak yang terkait
Untuk penanganan penyakit berada di jajaran sektor kesehatan, baik dari pemerintah maupun para pihak dari BUMN. sementara sektor lembaga usaha swasta seperti IDI, lembaga non pemerintah,perguruan tinggi serta Lembaga riset diminta terlibat secara terencana dan terpadu untuk melakukan penguatan pencegahan, percepatan deteksi dan respons.
Peran masyarakat juga dinilainya sangat penting dalam mencegah penyebaran COVID-19. Masyarakat menjadi subjek berperan aktif dalam pencegahan dan deteksi dini. Dalam hal ini, masyarakat adalah garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19.
Untuk kecepatan penyampaian informasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19, Doni Monardo memutuskan untuk menggandeng media massa melalui program FJPP (Followship Jurnalis Perubahan Perilaku) sebagai corong perubahan prilaku dalam mendorong masyarakat tetap disiplin dan menyebarkan virus disiplin pencegahan ditengah masyarakat
Program FJPP merupakan kerja-sama antara Satgas Penanganan Covid-19 dan Dewan Pers, sebanyak 4.327 jurnalis dari seluruh Indonesia lolos dalam seleksi dalam FJPP periode Oktober-Desember 2020, kini diperpanjang kembali periode mei – Desember 2020. sedangkan pada penyelenggaraan FJPP periode kedua yang dilaksanakan selama 8 bulan, Mei – Desember 2021 di ikuti oleh 3.030 jurnalis.
Dewan Pers sendiri memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan FJPP. Sikap kritis pers terhadap cara pemerintah menangani pandemi covid-19 tetap relevan, bahkan semakin relevan.
Namun hal ini tidak menghalangi pers berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan nilai yang lebih tinggi, yakni visi kemanusiaan membantu menyelamatkan masyarakat dari pandemi covid-19 melalui sarana komunikasi dan informasi massa. FJPP ini momentum bersejarah yang jarang terjadi. Pemerintah berkomitmen membantu para wartawan yang sedang menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi covid-19.
Pers sebaliknya membantu pemerintah mengarus utamakan perubahan perilaku dalam masyarakat untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Namun, kedua pihak menyadari FJPP tidak dimaksudkan untuk mengurangi sikap kritis pers terhadap pemerintah.
“Apresiasi yang tinggi dalam hal ini perlu kami berikan kepada pemerintah, khususnya Satgas Penanganan Covid-19, ” ucap ketua Depan Pers M. Nuh.
Kini posisi Doni Monardo sebagai kepala BNPB digantikan oleh pLetjen TNI Ganip Warsito yang sekaligus akan menjadi Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang baru.
