Kritik Sejumlah Permasalahan Warisan Bupati Sebelumnya, PMII Tasikmalaya Lakukan Aksi Demo Terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih

 

Beritanasional.id – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tasikmalaya lakukan aksi demo di depan gerbang kantor Pemda. Aksi demo tersebut merupakan respons atas sejumlah permasalahan yang ditinggalkan oleh kepemimpinan Bupati sebelumnya yakni Ade Sugianto yang dinilai gagal dalam mengelola dan menyelesaikan isu-isu krusial di wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Rabu, (18/6/2025).

Setelah selang beberapa lama orasi, pihak PMII meminta Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya untuk hadir ditengah-tengah mereka, namun karena tidak kunjung hadir, akhirnya sempat diwarnai ketegangan antara pihak PMII yang hendak menerobos masuk dan puluhan anggota Kepolisian Polres Tasikmalaya yang melakukan penjagaan didepan pintu gerbang kantor Pemda setempat, demonstran menyuarakan kritik tajam terkait kondisi infrastruktur jalan yang semakin memburuk.

Seperti yang dikatakan oleh Mujib Rahman Wahid selaku Ketua PMII Tasikmalaya mengatakan, “ruas-ruas jalan utama hingga beberapa wilayah di Tasikmalaya kini menunjukkan kerusakan kronis, menghambat mobilitas masyarakat, dan menimbulkan potensi bahaya. Hal tersebut akibat anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan yang seharusnya menjadi prioritas diduga telah diselewengkan atau dialokasikan dengan tidak tepat, sehingga masalah kerusakan jalan terus berlanjut hingga kini”, ungkapnya.

Tak hanya infrastruktur, Mujib juga menyinggung tentang pengelolaan Islamic Center juga menjadi sorotan publik. Fasilitas yang seharusnya menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial ini, kini diderita oleh praktik pengelolaan yang penuh ketidaktransparanan. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana aset strategis milik daerah dikelola, padahal dana yang tersedia seharusnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas bagi masyarakat. Isu ini memicu gelombang kritik dan tuntutan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana tersebut.

“Sebelumnya kami sudah pernah melakukan gerakan terkait menuntut transparansi pengelolaan islamic center hingga sempat melayangkan surat kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, namun hingga saat ini belum ada balasan atau jawaban dari pihak Pemda sampai dengan digantinya Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya yang baru”, kata Mujib.

Masalah anggaran pun tak kalah mencuri perhatian. Anggaran BTT senilai Rp 28 miliar untuk tahun 2025, yang seharusnya digunakan untuk pengembangan dan perbaikan program strategis daerah, dilaporkan telah habis terpakai sejak bulan Maret tanpa adanya hasil yang memuaskan. Penggunaan anggaran ini dianggap tidak mampu menutup kekurangan dan memperbaiki pelayanan publik, sehingga menimbulkan keprihatinan mendalam dari kalangan aktivis dan masyarakat luas.

“Kemarin saya melihat sejumlah berita di media terkait Proyek yang dibiayai dari anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) senilai Rp 4,2 miliar di Cipatujah yang dinilai tidak mendesak dan tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana darurat, terlebih di tengah kekhawatiran bahwa seluruh anggaran BTT tahun 2025 sebesar Rp 28 miliar telah habis pada bulan Maret untuk beberapa proyek tanpa memikirkan apa akan ada bencana alam lagi atau tidak kedepannya, mengingat daerah Kabupaten Tasikmalaya ini rawan sekali bencana seperti longsor dan lainnya. Lantas kalau ada bencana kembali darimana anggarannya nanti”, imbuhnya.

Lebih serius lagi, permasalahan sosial yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual dan penularan HIV juga terus mencuat di Kabupaten Tasikmalaya. Kasus-kasus ini kian menumpuk dan menimbulkan keresahan di masyarakat, di mana indikasi penanganannya yang lambat dan minim perhatian menimbulkan pertanyaan mendasar tentang komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan hak warga. Masyarakat menuntut agar kasus-kasus ini diselidiki secara transparan dan ditangani dengan baik agar tidak berlarut-larut serta menodai kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah.

Melalui aksi demonstrasi yang semakin memanas, PMII menuntut agar Bupati Tasikmalaya terpilih segera mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan warisan masalah tersebut. “Kami tidak tinggal diam melihat penurunan kualitas pelayanan dan ketidaktransparanan pengelolaan aset daerah. Tuntutan kami adalah agar pemerintah segera melakukan evaluasi mendalam dan mengambil langkah nyata untuk merombak sistem yang selama ini gagal memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Ketua PMII Kabupaten Tasikmalaya, Mujib Rahman Wahid, dalam orasinya di depan gerbang Pemda.

Setelah selang beberapa lama aksi demo dan melakukan aksi membakar ban sebagai wujud kekecewaan pihak PMII yang tidak bisa masuk ke Kantor Pemda Tasikmalaya akibat dihadang oleh puluhan anggota kepolisian dari Polres Tasikmalaya, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi akhirnya datang dan duduk di tengah-tengah pihak PMII untuk memberikan jawaban terkait sejumlah permasalahan yang ditinggalkan oleh Bupati sebelumnya. Dalam sambutannya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, dirinya mengapresiasi pihak PMII yang telah menyampaikan kritikan dan hal lainnya yang berkaitan dengan kinerja pemerintah sebelumnya, namun pihaknya berkomitmen untuk terus memperbaiki seluruh permasalahan tersebut di era kepemimpinan dirinya bersama Bupati Tasikmalaya terpilih yakni Cecep Nurul Yakin.

Saat diwawancarai oleh beritanasional.id, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, jika pihak PMII ingin memberikan fakta integritas yang ingin ditandatangani oleh Bupati dan saya selaku Wakilnya, namun karena Bupati tidak bisa hadir, pihaknya akan meluangkan waktu agar Bupati bisa bertemu dengan pihak PMII terkait dengan fakta integritas dari pihak PMII yang ingin ditandatangani tersebut.

“Sebetulnya mereka ingin memberi semacam fakta integritas, tapi harus ditandatangani bersama Pak Bupati, tapi mungkin kebiasaan Bupati itu selalu mempunyai kewenangan yang tertinggi, betul kalau dalam sisi peraturan dan perundang-undangan, Wakil itu hanya sekedar mewakili. Tapi saya dengan Kang Cecep (Bupati) sesungguhnya sudah berkomitmen bagaimana setiap keputusan itu diputuskan secara bersama-sama, tapi tidak ada salahnya juga kawan-kawan ingin berkomitmen dengan Pak Bupatinya, nanti kita luangkan waktu saja agar beliau bisa menanggapi hal tersebut”, ungkapnya.

Saat dikonfirmasi terkait beberapa hal yang diutarakan oleh pihak PMII, seperti infrastruktur jalan yang belum maksimal, dan pengelolaan Islamic Center salah satu aset milik Pemda Tasikmalaya yang diduga tidak transparan selama era Bupati Ade Sugianto dan Wakil Bupati Cecep Nurul Yakin yang saat ini menjadi Bupati terpilih, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan jika hal itu benar faktanya dan akan menjadi perhatian khusus pihaknya.

“Emang faktanya begitu, makanya kita konsentrasi kita prioritaskan terutama di infrastruktur jalan dan sekolah (pendidikan), layanan kesehatan dan beberapa aset yang barusan diutarakan juga seperti salah satunya pengelolaan islamic center, itu menjadi perhatian khusus”, imbuhnya.

“Saat disinggung apa tanggapan dirinya terkait salah satu isu maraknya kekerasan seksual dan penyebaran virus HIV seperti yang diungkapkan oleh pihak PMII, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, dirinya bersama dengan Dinas Sosial dan Kesehatan akan membuka data terlebih dahulu, karena menurutnya penyakit tersebut menular dari beberapa hal seperti pergaulan bebas dan penggunaan narkoba serta lainnya.

“Ya kita kan harus buka data juga, dan mungkin ini harus melibatkan semuaa stakeholder ya, karena HIV itu kan berkaitan dengan penyakit masyarakat, pergaulan bebas dan kemungkinan juga penggunaan narkoba juga kan bisa menular seperti menggunakan jarum bersamaan tau lain sebagainya. Nah berarti kita bukan hanya memprioritaskan terkait insfratruktur saja, tapi penyakit masyarakat juga kan masuk ke ranah kesehatan dan sosial, ya ini harus ada satgasnya, makanya nanti saya dan dinas sosial serta kesehatan akan buka datanya. Dan bukan sebenarnya bukan di penyakit saja, termasuk juga kita bagaimana menurunkan stunting dan menurunkan kematian Ibu dan anak juga itu menjadi PR kita bersama. Disisi lain anggaran kita sangat-sangat repot, apalagi BTT pun habis gitu ya, karena keterbatasan transfer dari pusat juga ada, biasa bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi juga besar, sekarangkan terus makin kesini makin kecil. Tapi kita sekuat tenaga jangan menyerah, kita tetap optimis semua program pemerintah dijalankan, tapi mungkin belum ada yang terpuaskan kita bertahap saja nanti ditahun-tahun berikutnya”, imbuhnya.

Aksi Demonstrasi PMII Tasikmalaya tersebut merupakan wujud nyata tekad masyarakat untuk menuntut keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan daerah. Situasi ini menggambarkan betapa enggannya warisan kepemimpinan sebelumnya, yang kini harus menjadi titik perhatian utama bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Masyarakat berharap, melalui penanganan serius terhadap masalah infrastruktur, pengelolaan Islamic Center, penggunaan anggaran BTT, serta penyelesaian kasus-kasus pelecehan seksual dan HIV, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dapat perlahan dibangun kembali.

Laporan : Chandra Foetra S