Daerah

Lawan Korupsi, Wabup Asman Minta Seluruh OPD Serius Benahi 8 Area Intervensi MCP

 

BeritaNasional.ID, Enrekang – Wakil Bupati Enrekang Asman SE meminta seluruh OPD, serius membenahi 8 aspek yang menjadi area Intervensi Monitoring Control of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut di ungkapkan Wabup Enrekang Asman, SE saat memimpin rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi MCP, di Kantor Inspektorat Enrekang, Kamis 8 April 2021. Hadir mendampingi Wabup, Kepala Inspektorat Enrekang Haedar dan sejumlah kepala OPD.

Rapat itu membahas monev capaian MCP tahun lalu dan upaya optimalisasi progres MCP tahun 2021 ini.

Lanjut Wabup Asman mengatakan Ada 8 area Intervensi KPK, yaitu: Manajemen ASN, Manajemen Aset Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Tata Kelola Dana Desa, Kapabilitas APIP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Optimalisasi Pendapatan Daerah.

“Semua OPD harus komitmen soal tindak lanjut pencegahan korupsi ini. Capaian kita harus meningkat untuk tahun 2021,” tegas Asman.

Untuk itu kata Asman Alumni STIEM Bongaya ini mengingatkan 8 area Intervensi ini saling terkait satu sama lain. Sehingga OPD tidak bisa jalan sendiri-sendiri.

Asman meminta seluruh jajaran Pemda serius, berkolaborasi dan koordinasi. “Kita ingin menunjukkan bahwa Enrekang tidak main-main soal pemberantasan Korupsi,” Kunci Wabup Asman.

Progres capaian MCP akan dikontrol oleh Sekda dan Inspektorat. Serta akan dievaluasi setiap tiga bulan.

Dikatakan Asman, ia menyinggung soal adanya item yang menjadi perhatian KPK. Yakni dua pejabat yang belum menyampaikan LHKPN. Ternyata dua orang ini baru saja pensiun namun masih terdata.

“Jadi hanya mis-informasi. Saya baru terima laporan tadi bahwa penyampaian LHKPN kita sudah 100 persen. Kedepan yang seperti ini harus segera dibenahi agar tidak jadi sorotan,” tandas Asman. (Risal Bakri)

Lihat Selengkapnya

Related Articles

Back to top button