BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Sampai bulan ketiga pada tahun 2025 ini, ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di seluruh Puskesmas tidak menerima gaji. Tentu hal ini membuat mereka merana.
Keterlambatan pemberian gaji pada ASN dan P3K di 25 Puskesmas ini mendapat sorotan dari Ketua LSM TIKAM (Tim Investigasi Korupsi Aliansi Masyarakat), H. Daryanto. Sebab, kebutuhan mereka, terutama kebutuhan pokok pada bulan romadhan ini tidak bisa ditunda.
“Inilah akibatnya jika Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak segera diisi dengan pejabat yang definitive. Yang menjadi korban adalah ratusan ASN dan P3K yang bekerjadi di Puskesmas di seluruh Bondowoso,” jelasnya.
Padahal, lanjutnya, kebutuhan mereka bukan hanya kebutuhan pokok seperti makan saja, tapi ada kebutuhan lainnya, semisal kredit barang. Ada yang punya kredit mobil, motor, dan perlengkapan kebutuhan lainnya.
Ditambahkan, jika kredit nunggak hingga 3 bulan, maka mereka akan dikena ‘finalty’. Dan mereka sia-siap didatangi ‘debt collector’ untuk menagih paksa tagihannya. Lalu siapa yang bertanggungjawa jika hal ini terjadi pada mereka.
Yang lebih miris lagi, ada Puskesmas yang saldonya hanya tinggal Rp 21.650,92 saja. Kondisi ini menunjukkan manajemen Dinkes amburadul. Kantor pemerintah saldonya hanya tinggal puluhan ribu, sangat memalukan.
Daryanto menyarankan kepada Partai Politik (Parpol) pengusung RAHMAD (Ra Hamid-Ra As’ad) untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Jangan-jangan ini merupakan strategi ‘menjatuhkan’ kredibilitas Ra Hamid sebagai Bupati Bondowoso.
“Tidak bisa dipungkuri, hampir seluruh pimpinan OPD dalam Pilbup kemarin bukan pendukung Ra Hamid. Oleh karena itu, Parpol pengusung RAHMAD, hususnya PKB harus peka terhadap kondisi ini,” sarannya.
Kemudian, lanjutnya, pada pihak berwenang dalam birokrasi pemerintahan, juga harus melakukan pemeriksaan terhadap Dinkes, mengapa kasus keterlambatan gaji ASN dan P3K ini bisa molor hingga 3 bulan. (Syamsul Arifin/Bernas)
