Membaca “Paslon” di Balik Layar Muktamar NU ke-35: Peta Kekuatan, Manuver, dan Skenario Koalisi
BeritaNasional.id, JAKARTA — Dinamika menuju Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 kian menghangat. Meski secara formal organisasi ini tidak mengenal istilah “pasangan calon” atau paslon, realitas politik internal justru menunjukkan pola yang menyerupai kontestasi berpasangan.
Istilah “paslon” menjadi relevan untuk membaca arah pergerakan elite NU hari ini. Bukan sekadar siapa yang akan duduk sebagai Ketua Umum PBNU atau Rais Aam, melainkan bagaimana dua posisi tersebut dikombinasikan dalam satu konfigurasi kekuatan yang saling menopang.
Secara aturan, pemilihan Rais Aam berada di tangan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA)—forum para kiai sepuh yang memiliki otoritas memilih pemimpin tertinggi secara keagamaan. Namun dalam praktiknya, komposisi AHWA tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh.
Sejumlah sumber menyebut, pembentukan AHWA justru menjadi medan awal pertarungan. Siapa yang masuk dalam struktur ini diyakini akan sangat menentukan arah pilihan Rais Aam.
Isu yang beredar menyebut adanya keberatan dari Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, terhadap masuknya dua kiai, KH Nurul Huda Jazuli dan KH Kafabihi Makhrus, dalam komposisi AHWA. Keduanya disebut-sebut memiliki kecenderungan mendukung Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.
Meski belum terkonfirmasi secara resmi, informasi ini menggambarkan satu hal: pertarungan tidak dimulai saat pemungutan suara, melainkan jauh sebelum itu di tahap menentukan siapa yang berhak memilih.
Jika ditarik ke permukaan, peta kekuatan dalam Muktamar NU mulai menunjukkan beberapa poros utama:
Pertama, Yahya Cholil Staquf tetap berada di jalur pencalonan Ketua Umum. Namun hingga kini, ia disebut masih mencari pasangan ideal untuk posisi Rais Aam sebagai penyeimbang kekuatan.
Kedua, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul cenderung mempertahankan pengaruhnya sebagai Sekjen PBNU, sembari mendorong Miftachul Akhyar tetap di posisi Rais Aam. Pada saat yang sama, konfigurasi untuk Ketua Umum masih terus dijajaki.
Ketiga, terdapat poros yang beririsan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mendorong skema tertentu dengan Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.
Keempat, jaringan yang terkait dengan Kementerian Agama juga mulai diperhitungkan. Nama Menteri Agama Nazaruddin Umar disebut masuk dalam radar calon Ketua Umum, meski pasangan Rais Aam masih terbuka.
Kelima, skenario “kuda hitam” tetap terbuka. Dalam tradisi NU, figur alternatif kerap muncul di detik akhir sebagai hasil kompromi ketika tidak ada satu poros dominan.
Menariknya, dinamika ini tidak berdiri sendiri. Sejumlah pernyataan dalam forum Ikatan Alumni PMII (IKA PMII) dinilai memberi sinyal potensi konsolidasi kekuatan.
Jika komunikasi antarjaringan ini benar-benar solid, maka bukan tidak mungkin terjadi koalisi besar yang melibatkan unsur PKB, jaringan Kementerian Agama, serta figur-figur senior seperti Said Aqil Siradj.
Dalam skenario tersebut, nama-nama seperti Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, hingga Nazaruddin Umar bisa menjadi bagian dari konfigurasi yang lebih besar. Bahkan, dalam hitungan politik, hasil Muktamar berpotensi “terkunci” sebelum forum resmi dimulai.
Namun demikian, satu faktor yang kerap sulit diprediksi tetap menjadi penentu: suara kiai pesantren. Dalam banyak kasus, keputusan akhir justru lahir dari pertimbangan para kiai di luar kalkulasi politik formal.
Pertanyaan lain yang mengemuka adalah mengapa konfigurasi lama Yahya Cholil Staquf dan Miftachul Akhyar tidak serta-merta dipertahankan.
Dalam politik organisasi, perubahan pasangan sering kali mencerminkan dinamika yang lebih dalam: perbedaan strategi, kepentingan jaringan, hingga arah kebijakan organisasi ke depan.
Di sisi lain, komunikasi politik terus berjalan. Yahya Cholil Staquf disebut telah menjajaki komunikasi dengan Said Aqil Siradj untuk posisi Rais Aam, meski belum ada keputusan final.
Dengan klaim modal awal dukungan sekitar 40 persen, posisi Yahya memang cukup strategis. Namun dalam konteks Muktamar NU, angka awal bukan jaminan kemenangan. Pergerakan menjelang detik akhir kerap menjadi penentu.
Jika skenario berubah, alternatif lain mulai mengemuka—mulai dari Asep Saifuddin Halim hingga Ma’ruf Amin untuk posisi Rais Aam.
Pada akhirnya, Muktamar NU bukan sekadar forum pemilihan pemimpin. Ia adalah arena pertemuan berbagai kepentingan politik, keagamaan, hingga jaringan kekuasaan.
Istilah “paslon” yang awalnya terasa asing dalam tradisi NU, justru menjadi kunci membaca dinamika ini. Kepemimpinan di tubuh NU hampir tidak pernah berdiri tunggal. Ia selalu merupakan hasil kompromi dua poros: Rais Aam dan Ketua Umum.
Di balik itu, tersimpan pertarungan yang lebih mendasar—tentang arah NU ke depan: apakah tetap pada jalur moderasi yang ada, atau bergerak ke konfigurasi baru yang lebih kompleks.
Dengan seluruh dinamika yang masih cair, satu hal menjadi pasti: peta kekuatan masih bisa berubah. Dan seperti tradisi NU selama ini, kejutan justru kerap lahir di saat-saat terakhir.
Penulis : HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy , warga NU, Kyai Kampung Pengusaha rokok
