Mulai Besok, SE 2026 Akan Dimulai, Bupati Sangat Mendukung
Beritaasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Tanggal 1 Mei 2026, Pemerintah Pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso akan melakukan Sensus Ekonomi 2026. Tentu saja SE ini sangat bermanfaat untuk pemetaan dan pengembangan ekonomi warga Bondowoso.
Bupati Bondowoso, Dr. H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag, sangat mendukung program ini. Hal ini ditunjukkan dengan diterimanya Kepala BPS di ruang kerja Bupati, Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi oleh Kepala Bapperida, Dr. Anisatul Hamidah, S.Ag., S.H., M.Si., M.Kn., dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Dwi Wahyudi, S.Sos., M.M.
“Saya tenekankan, SE2026 jadikan instrumen penting Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam memetakan potensi ekonomi daerah secara riil. Data yang akurat adalah kompas pembangunan,” jelasnya.
Melalui Sensus Ekonomi ini, akan mendapatkan potret terkini mengenai struktur ekonomi Bondowoso, mulai dari pelaku UMKM hingga industri besar, termasuk geliat ekonomi digital yang kian berkembang.
Pihaknya menambahkan bahwa hasil sensus ini akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih presisi, terutama dalam upaya meningkatkan daya saing usaha dan pengembangan ekonomi hijau di wilayah Bondowoso.
Kepala BPS Bondowoso, Mudji Setijo, menjelaskan bahwa SE2026 akan berlangsung selama empat bulan, yakni 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Dengan cakupan seluruh lapangan usaha di luar sektor pertanian.
“Proses pendataan akan dibagi menjadi dua tahapan utama pada Mei 2026, Pendataan mandiri secara daring (online) yang diprioritaskan bagi pelaku usaha menengah dan besar. Dilanjutkan Juni – Agustus 2026,” jelasnya/
Yaitu Pendataan lapangan secara langsung (door-to-door) yang akan menyasar seluruh unit usaha, termasuk usaha rumah tangga, pedagang kaki lima, hingga bisnis berbasis online. Untuk mendukung program skala besar agenda ini, secara nasional pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun dan merekrut sekitar 190 ribu petugas lapangan di seluruh Indonesia guna memastikan setiap unit usaha terdokumentasi dengan baik. Syamsul rifin/Bernas
