BeritaNasional.ID, Batubara Sumut – Pengurus DPD ANKM (Aliansi Nelayan Kecil Modern) Indonesia Kabupaten Batubara mengesalkan adanya informasi bahwa Dinas Kelautan dan Peternakan Kabupaten Batubara akan memindahkan kegiatan Kunjungan Kerja Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia yang di delegasikan oleh Dirjen Perikanan Tangkap dan Dirjen Pengembangan Sumber Daya Kelautan Perikanan (DPSDKP) diambil alih Pemerintah Daerah setempat.
Adam Malik selaku Sekretaria Daerah DPD ANKM Batubara menyebutkan bahwa Kunker Dirjen PSDKP kali ini dalam rangka Diskusi Bersama Nelayan Batubara yang akan diselenggarakan pada Minggu ini disepuran Kota Tanjung Tiram. Namun sangat disayangkan, info sepihak telah di intervensi oleh Dinas Kelautan Peternakan Kabupaten Batubara.
“Sebab di awal, pihak Provinsi sudah komitment kepada kami ANKM sebagai penyelenggara Kegiatan Diskusi Nelayan di Hotel Grand Malaka, terakhir tadi malam pukul 22.00 WIB di alihkan ke Pandopo Bupati di Kecamatan Datuk Lima Puluh, dan kami sempat kecewa karena sudah di siapkan segala sesuatunya,” ungka Adam kepada wartawan, Rabu (07/09/2022).
Ditanya soal ikhwal bakal tidak terselenggaranya di Hotel Grand Malaka dan di inisiasi oleh ANKM, Adam mengatakan bahwa dengan i’tikat baik sebelumnya telah disampaikan kepada Camat Talawi dan Camat Tanjung Tiram soal kedatangan Pihak Kementerian tersebut.
Namun oleh salah seorang Camat menelepon Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Batubara Anthoni Ritonga sebagai bentuk koordinasi pemberitahuan.
“Di awal kami berniat bahwa kepercayaan Kementerian ada pada kami, sehingga kami memberitahukan acara ini di Hotel Grand Malaka kepada Pak Camat. Namun di pandangan lain, sehingga pihak Dinas tersebut kontak ke Belawan yang diawal ditunjuklah kami menjadi fasilitator, padahal kami tidak meminta bantuan apapun kepada Pemerintah Daerah Batubara dalam acara ini,” ungkapnya dengn nada kesal.
Untuk itu, mewakili Nelayan di Tanjung Tiram, Adan menegaskan kembali bahwa urgensi kegiatan sosialisasi kepada nelayan hanya di Tanjung Tiram/Talawi, dikarenakan wilayah ini merupakan wilayah dominasi perikanan. Sedangkan nelayannya sangat berharap Kementerian menyapa mereka secara langsung.
“Makanya kami bawa kegiatan ini di Tanjung Tiram, agar gampang nelayan datang, dan problemnya banyak di nelayan wilayah Tanjung Tiram. Kalau di pandopo nantinya kita khawatir ini di polarisasi. Harapan saya Kementerian turun dan menyapa masyarakat nelayan Tanjung Tiram agar mereka bisa berkomunikasi secara langsung,” ungkap nya kembali
Ia pun menyampaikan kode keras kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batubara untuk tidak melakukan cara-cara normatif struktural bahwa ia meyakini lokasi kegiatan dan DPD ANKM Indonesia lah sebagai fasilitator dapat bekerja maksimal dan tepat sasaran kepada wilayah geografis nelayan yang benar-benar pada sasarannya.
“Saya ingatkan, Kepala Dinas jangan mencoba berpolitik praktis kepada Nelayan, kami di sini untuk menetralisir agenda-agenda Politik di Batubara, kami hadir dan bicara atas dasar keresahan hati belayan, yakni BBM yang sulit, serta adanya izin-izin nelayan yang kami perlu urus agar kami menjadi nelayan yang peduli akan penyumbang APBD/APBN,” pungkasnya.
Adam juga menambahkan agar seluruh nelayan menunggu keputusan akhir pada hari ini Rabu (07/09) soal koordinasi antara ANKM, pihak Kementerian, dan Pemerintah Daerah setempat.
“Kita Tunggu hasil keputusan di hari rabu ini, dan dengan pernyataan ini, kami sarankan OPD Dinas Kelautan dan Peternakan agar ikut terlibat membantu kegiatan ini pada hari Kamis (08/09) mendatang untuk terselenggara dengn sukses di Hotel Grand Malaka, bukan malah mengintervensi saling tarik menarik kepentingan, dan kami tekankan bahwa kepentingan kami mewakili Nelayan Batubara,” ungkapnya. (FTR-BB/01)
