Opini

Opini : Lembaga Survei Dalam Demokrasi Indonesia

Oleh : Rusdianto Sudirman, S.H,M.H.

Peran lembaga survei dalam perkembangan demokrasi dan pemilu di Indonesia menjadi perhatian dalam negeri kita. Sejak era Reformasi, hampir tak ada pemilihan umum (pemilu) yang luput dari pantauan atau bahkan “intervensi”- lembaga survei. Dari pemilu DPR, DPD dan DPRD (legislatif), pemilu Presiden/wakil sampai pada pemilu kepala daerah propinsi, dan tingkat kabupaten/kota, lembaga survei senantiasa mewarnai sejak dini, mulai dari pendeteksian para bakal kandidat hingga melakukan hitung cepat (quick count) beberapa saat setelah pemilu dilangsungkan.

Namun berbeda dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat ini, dimana muncul atribut baru dalam sistem demokrasi yang disebut lembaga survei, yaitu suatu lembaga yang melakukan penelitian dengan metodelogi tertentu untuk mengukur opini masyarakat mengenai elektabilitas dan popularitas orang atau partai tertentu.

Jika kita mengamati proses pemilihan Bupati, Walikota, Gubernur, anggota DPR/DPRD dan bahkan Presiden, dimana selama ini lembaga survei seakan-akan menjadi pihak penentu yang ‘berhak’ menentukan siapa layak dan tidak layak menjadi kandidat dari sebuah partai politik, dengan tiga indikator utamanya yaitu: popularitas, kapabilitas, dan elektabilitas. Kemudian dibantu dengan peranan media yang mempublikasikan hasil survei tersebut sehingga membentuk opini ditengah masyarakat. Sehingga persepsi masyarakat terhadap tokoh dan figur tertentu banyak dipengaruhi oleh hasil survei

Eksistensi lembaga survei secara yuridis sudah dikuatkan kembali berdasarkan putusan MK 24/PUU-XII/2014, menyatakan bahwa “Pasal 247 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 291, dan Pasal 317 ayat (1), ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,”. Namun, MK mengingatkan obyektivitas lembaga survei dan penghitungan cepat harus independen atau tidak memihak salah satu peserta pemilu. Lembaga survei yang mengumumkan hasil survei dan penghitungan cepat harus tetap bertanggung jawab baik secara ilmiah dan hukum.

Sebelumnya, PT Indikator Politik Indonesia, PT Saiful Mujani, PT Pedoman Global Utama, PT Indonesia Consultant Mandiri memohon pengujian Pasal 247 ayat (2), (5), (6), Pasal 291, dan Pasal 317 ayat (1) dan (2) UU Pemilu Legislatif yang melarang pengumuman hasil penghitungan cepat (quick count) dalam Pemilu saat masa tenang oleh lembaga survei..

Namun Putusan MK 24/PUU-XII/2014 di atas akan sulit tercapai apabila tidak adanya integritas lembaga survei sendiri. Untuk mencapai hal tersebut lembaga survei akan terasa sulit jika dari dalam tubuh lembaga survei sendiri yang tidak memposisikan dirinya sebagaimana mestinya. Lembaga survei bukanlah sebuah bisnis, karena memposisikan lembaga survei sebagai bisnis, maka nalarnya untung-rugi. Operasi baru dimulai jika ada partai atau kandidat yang membutuhkan jasanya dan hitung-hitungannya “berapa keuntungan yang bisa saya ambil dari survei itu?”.

Menjadikan lembaga survei sebagai tempat utama mencari nafkah merupakan salah kaprah dan berbanding terbalik dengan proses demokratisasi. Latar belakang utama berdirinya sebuah lembaga survei adalah memberikan pendidikan politik terhadap publik melalui penelitian yang obyektif. Namun, akhir-akhir ini justru yang terjadi sebaliknya, hadirnya lembaga-lembaga survei semakin membuat masyarakat tidak percaya terhadap kredibilitas lembaga survei. Walaupun dalam pertimbangan MK bahwa itu tidak terbukti, tetapi keresahan di masyarakat terhadap hasil-hasil survei dan quick count juga tidak bisa dianggap tidak ada.

Belajar dari proses pilkada Gubernur Sulawesi Selatan yang berakhir pada akhir Januari 2013 yang lalu. Secara cepat hasil hitung cepat (Quickcount) diumumkan diberbagai media lokal berdasarkan metodelogi dan pola presentase masing-masing lembaga survey yang mempublikasikan pasangan SAYANG sebagai pemenang.

Sementara pasangan ILHAM-AZIZ juga mengklaim bahwa hasil dari lembaga survey merekalah yang betul. Polemik pun bermunculan akibat publikasi hasil quickcount lembaga survey yang mengakibatkan masing-masing pasangan calon yang berkompetisi mengklaim dirinya menang.

Begitupun di Pilgub Bali, dengan kandidat 2 pasang (head to head) pada hari-H, 2-4 jam setelah pencoblosan, ada yang menyatakan kemenangan pasangan Mangku-Sudikerta dan ada juga lembaga quick count yang menyatakan menang Puspayoga-Sukrawan. Yang hasilnya ditayangkan di media TV nasional, hasilnya yang disampaikan juga berbeda-beda.

Penyampaian hasil yang berbeda-beda justru tidak memberi kepastian informasi bahkan meresahkan masyarakat. KPU pun terkesan sudah kehilangan wibawa dalam kondisi ini bahkan cenderung potensial dianggap merusak jika hasil rekapitulasi KPU (Realcount) berbeda dengan yang sudah dipublikasikan. Bisa diprediksikan, kondisi ini bisa menjadi pemicu terjadinya kerusuhan massal karena semua pihak sudah merasa menang.

Ada lembaga survei yang hasil-hasilnya memiliki tingkat akurasi tinggi, tapi ada juga yang prediksinya jauh dari kenyataan. Ada lembaga survei yang benar-benar obyektif, tetapi ada juga lembaga survei profesional yang disewa partai politik atau kandidat yang obyektivitasnya dipertaruhkan. Hasil-hasil survei yang berbeda yang dilakukan lembaga survei cenderung menciptakan kebingungan publik. Maka pada titik ini, lembaga survei sebenarnya memperlihatkan ketidakpeduliannya terhadap pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat.

Menjelang pemilihan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 nanti masing-masing lembaga survei kini mulai mempublikasikan hasil survei yang mereka lakukan. Meskipun dengan metodelogi survei yang berbeda.

Terlepas apakah lembaga survei tersebut memang pesanan kandidat masing-masing calon kepala daerah atau memang berasal dari lembaga survei yang independent, namun setidaknya hasil survei yang dipublikasikan dapat mempengaruhi opini masyarakat.

Keberadaan lembaga survei sebagai penentu seseorang menjadi calon pemimpin politik, merupakan fenomena yang khas Indonesia, dan bahkan demokrasi di Indonesia seolah-olah ditentukan oleh hasil survei.

Terbukti hasil pemilu legislative dan pilpres 2019 yang lalu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU kurang lebih sama dengan hasil survei yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga survei sebelum pemilu dilaksanakan. Entah itu bisa terjadi karena kebetulan atau memang metodelogi yang digunakan oleh lembaga survei cukup ampuh untuk memprediksi hasil pemilu.

Akan tetapi lagi-lagi sulit rasanya untuk mempercayai hasil survei apapun metodelogi yang digunakan. Bagaimana mungkin negeri dengan 270 juta penduduk menentukan pilihannya memilih pemimpin berdasarkan hasil survei dengan sample 2000an orang.

Sekarang ini Calon pemimpin bangsa tidak lagi dinilai rakyat karena integritas pribadi, dedikasi, kemampuan dan pengalaman, tapi oleh hasil survei dengan 3 indikator penilaian yakni popularitas, kapabilitas, dan elektabilitas. Hasil survei yang kemudian dipublikasikan secara massiv oleh media massa akhirnya menjadi keyakinan mayoritas masyarakat. Partai politikpun kini akhirnya harus mencalonkan seseorang untuk menjadi pemimpin bangsa berdasarkan hasil survei.

Misalnya saja apa yang terjadi dalam penentuan pasangan calon bupati dan wakil bupati harus ditentukan berdasarkan hasil survei. Tentunya kita tidak menginginkan lembaga survei menjadi tuhan baru di republik ini dan mencederai pilar demokrasi yang seharusnya kedaulatan rakyatlah yang menjadi pilar utamanya. Lembaga survei bahkan telah merontokkan teori-teori tentang kepemimpinan, baik yang dibangun agama, filsafat maupun ilmu politik sejak ratusan tahun yang lalu.

Oleh karena itu kini saatnya semua elemen bangsa harus segera melakukan penyadaran kepada masyarakat agar dapat menentukan pemimpin mereka dengan melihat integritas pribadi, dedikasi, kemampuan, pengalaman, dan track record masing-masing calon pemimpin bangsa.

Bukan karena hasil survei dan pemberitaan media massa. Semoga pilkada serentak pada 9 Desember 2020 nanti dapat melahirkan pemimpin daerah yang terpilih dari proses pilkada yang demokratis, dan pada akhirnya juga dapat menciptakan pemerintahan daerah yang demokratis pula.

Penulis: Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPD II KNPI Kab.Soppeng

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close