Efisiensi Anggaran dan Ujian Strategis Pemda Bone Bolango di Tahun 2026

BeritaNasional.ID – Pemangkasan hampir Rp100 miliar pada APBD Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2026 bukan sekadar persoalan teknis fiskal, melainkan ujian serius terhadap kapasitas tata kelola pemerintahan daerah. Di tengah tekanan fiskal nasional, efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai penyusutan ambisi pembangunan, melainkan sebagai momentum koreksi arah dan penajaman prioritas.

Pernyataan Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, pada apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) awal tahun 2026, di Lapangan Alun-Alun Bone Bolango, Jumat (2/1/2026) yang menegaskan bahwa belanja daerah harus terkoneksi langsung dengan empat program unggulan yakni pertambangan, peternakan, pendidikan dan kesehatan merupakan langkah tepat. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan secara konsisten ke dalam kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan struktur belanja yang selama ini cenderung tersebar dan kurang fokus.

Mengakhiri Fragmentasi Program OPD

Selama bertahun-tahun, problem klasik pengelolaan APBD di banyak daerah adalah fragmentasi program. OPD kerap menyusun kegiatan berdasarkan rutinitas tahunan, bukan kebutuhan strategis daerah. Akibatnya, belanja habis untuk program administratif, seremonial, dan kegiatan pendukung yang kontribusinya terhadap capaian pembangunan sangat minim. Dalam konteks efisiensi 2026, Pemda Bone Bolango perlu melakukan zero-based budgeting secara selektif. Setiap OPD harus membuktikan secara rasional bagaimana program dan kegiatannya berkontribusi langsung atau tidak langsung terhadap empat sektor unggulan itu. Kegiatan yang tidak memiliki korelasi jelas, baik secara output maupun outcome, harus dikurangi, bahkan dieliminasi.

Menggeser Orientasi dari Serapan ke Dampak

Langkah strategis berikutnya adalah mengubah paradigma kinerja OPD. Selama ini, ukuran keberhasilan sering kali masih terjebak pada tingginya serapan anggaran. Dalam kondisi fiskal terbatas, orientasi tersebut harus bergeser ke dampak nyata. Misalnya, khusus pada sektor pertambangan, fokus kebijakan daerah perlu diarahkan secara lebih konkret dan terukur. Selama ini, kontribusi sektor pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kerap belum optimal akibat lemahnya tata kelola dan dominasi aktivitas pertambangan tanpa kepastian legal. Dalam konteks efisiensi anggaran, Pemda Bone Bolango justru harus memperkuat peran fasilitatifnya dalam pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

OPD terkait tidak lagi cukup berperan sebagai regulator administratif, tetapi harus aktif mendorong legalisasi usaha pertambangan rakyat agar aktivitas ekonomi berjalan dalam koridor hukum, berkelanjutan, dan memberi manfaat fiskal bagi daerah. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha pertambangan yang memiliki IPR, daerah tidak hanya memperoleh kepastian tata kelola lingkungan dan sosial, tetapi juga membuka ruang optimalisasi retribusi, pajak daerah, serta kontribusi lain terhadap PAD. Inilah bentuk belanja yang berdampak langsung dan berjangka panjang bagi keuangan daerah.

Sementara itu, di sektor peternakan perlu diarahkan pada program yang memiliki efek pengungkit sosial dan ekonomi secara simultan. Program pengadaan sapi untuk keluarga miskin, jika dirancang secara serius dan berkelanjutan, dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan sekaligus fondasi pembangunan ketahanan pangan daerah. Bantuan ternak tidak boleh berhenti pada aspek distribusi, tetapi harus disertai pendampingan teknis, jaminan kesehatan hewan, serta skema pengembangbiakan yang jelas.

Dalam jangka panjang, arah kebijakan peternakan Bone Bolango semestinya ditujukan pada target strategis yaitu menjadi daerah yang mampu mencapai swasembada daging dan berkontribusi pada kebutuhan nasional. Dengan fokus tersebut, belanja peternakan tidak lagi bersifat konsumtif, melainkan investasi produktif yang memperkuat ekonomi keluarga, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah.

Penajaman fokus pada pertambangan dan peternakan ini menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi peran negara, tetapi justru memperjelas kehadirannya. Ketika belanja daerah diarahkan pada fasilitasi legalitas, penguatan kapasitas masyarakat, dan penciptaan nilai tambah ekonomi, maka APBD yang lebih kecil sekalipun dapat menghasilkan dampak pembangunan yang jauh lebih besar.

Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan tidak cukup hanya melaporkan jumlah pelatihan (bimtek dan kegiatan sejenis) atau pengadaan sarana, tetapi harus mampu menunjukkan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Begitu pula sektor kesehatan, yang belanjanya harus terfokus pada penguatan layanan dasar, pencegahan stunting dan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang cepat dan mudah, bukan sekadar belanja rutin fasilitas.

Rasionalisasi Belanja Non Prioritas

Efisiensi anggaran juga menuntut keberanian politik dan birokrasi untuk memangkas belanja non prioritas. Perjalanan dinas, rapat-rapat berulang, studi banding yang minim relevansi, serta kegiatan seremonial perlu dievaluasi secara ketat. Digitalisasi layanan pemerintahan dan koordinasi lintas OPD dapat menjadi solusi untuk menekan biaya tanpa menurunkan kualitas pelayanan. Selain itu, tumpang tindih program antar-OPD harus diakhiri. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar satu rupiah anggaran mampu menghasilkan dampak berlapis bagi masyarakat.

Efisiensi sebagai Instrumen Reformasi Birokrasi

Pada akhirnya, efisiensi anggaran bukan semata soal penghematan, tetapi instrumen reformasi birokrasi. Tekanan fiskal seharusnya mendorong ASN untuk lebih inovatif, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja. OPD yang adaptif dan berbasis kinerja akan mampu bertahan dan bahkan menunjukkan capaian lebih baik meski dengan anggaran terbatas.

Jika Pemda Bone Bolango mampu memanfaatkan momentum ini untuk menata ulang prioritas, memperkuat akuntabilitas OPD, dan memangkas belanja yang tidak relevan, maka pemangkasan APBD 2026 justru dapat menjadi titik balik menuju pembangunan daerah yang lebih efektif, fokus, dan berkelanjutan menuju terwujudnya Bone Bolango Juara (Maju, Unggul, Sejahtera).

(NOKA)