Berita Nasional.Id, Pekalongan | Kota Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan terus menunjukkan komitmennya dalam pemenuhan hak-hak anak. Setelah sukses meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya pada 2024, tahun ini Pemkot Pekalongan menatap optimis predikat yang lebih tinggi, yakni KLA kategori Utama.
Optimisme ini mengemuka dalam kegiatan *Verifikasi Hybrid Evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2025* yang digelar bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Kamis (12/6/2025), di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan.
Dalam sesi pendampingan, Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Jateng, Ardian Agil Waskito, menyampaikan bahwa hasil evaluasi mandiri yang dilakukan Pemkot Pekalongan pada 2024 menunjukkan skor sebesar 857,5, sementara penilaian provinsi mencatat angka 808,71. Keduanya berada dalam rentang skor untuk kategori Utama.
“Dengan hasil tersebut, secara teknis Kota Pekalongan sangat layak menyandang predikat KLA kategori Utama. Capaian ini tidak lepas dari komitmen pemerintah daerah yang sangat kuat dalam menjamin hak-hak anak,” jelas Ardian dalam sambutan daringnya.
Ia juga menyoroti berbagai capaian strategis Kota Pekalongan, mulai dari peningkatan kualitas layanan anak, peran aktif Forum Anak dalam penyusunan kebijakan, hingga penguatan regulasi melalui Perda No.13 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, kerja sama lintas sektor, termasuk dengan APSAI, menunjukkan sinergi yang konkret antara pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.
Tak hanya di tingkat kota, penguatan kelembagaan juga merambah ke kelurahan dan kecamatan. Hampir seluruh wilayah administratif telah memiliki Forum Anak dan ditetapkan sebagai kawasan layak anak. Fasilitas pendidikan, ibadah, kesehatan, dan perlindungan pun telah bertransformasi menuju standar ramah anak.
Kota Pekalongan juga telah menghadirkan sejumlah layanan penting seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) untuk memberikan ruang konsultasi, pendampingan psikologis, hingga perlindungan hukum.
Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, mengungkapkan bahwa capaian ini adalah hasil kerja keras berbagai pihak, meskipun tak sedikit tantangan yang dihadapi, terutama terkait dampak banjir rob yang sempat melanda.
“Kami tetap mampu mempertahankan prestasi meski banyak sekolah terdampak banjir pada tahun lalu. Saat ini, berkat pembangunan sistem pengendalian rob dan banjir, dampaknya sudah jauh berkurang hingga 80 persen,” ujar Wali Kota yang akrab disapa Aaf.
Dalam kesempatan tersebut, Aaf juga menekankan pentingnya inklusivitas dalam pendidikan. Ia menyoroti keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) untuk menampung anak putus sekolah dan anak berkebutuhan khusus (ABK), sebagai bagian dari upaya memberikan kesempatan belajar yang setara.
Lebih lanjut, Pemkot Pekalongan juga telah mendirikan Rumah Perlindungan Anak yang dilengkapi dengan tenaga psikolog, pihak kepolisian, kejaksaan, serta lembaga terkait lainnya. Layanan ini menjadi garda depan dalam melindungi anak-anak korban kekerasan dan perundungan, sekaligus menjamin kerahasiaan identitas mereka.
“Kami ingin membangun kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan anak yang ada. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, Pekalongan siap menyandang predikat Kota Layak Anak kategori Utama,” tegasnya.
Verifikasi hybrid ini menjadi tahapan krusial dalam penilaian KLA Tahun 2025. Pemerintah Kota berharap tim penilai pusat dapat melihat langsung implementasi nyata di lapangan sebagai wujud komitmen bersama dalam menjadikan Pekalongan kota yang ramah dan aman bagi tumbuh kembang anak-anak. (mflh)
