Pemerintah Kota Probolinggo Salurkan BLT DBHCHT Tahap I untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
BeritaNasional.ID, PROBOLINGGO JATIM – Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahap I. Penyaluran ini digelar pada Senin (29/9/2024) di Pendapa Kecamatan Kanigaran, sebagai upaya nyata untuk meringankan beban masyarakat di tengah tantangan ekonomi.
Sekretaris Dinsos PPPA, Lucia Aries, menjelaskan bahwa program ini bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. “Bantuan ini dirancang agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga,” ujarnya.
Lucia merinci bahwa sebanyak 3.708 penerima manfaat menerima bantuan tunai senilai Rp900 ribu untuk periode Juli hingga September 2025, atau Rp300 ribu per bulan. Komposisi penerima mencakup buruh pabrik rokok (37 orang), buruh tani tembakau (95 orang), masyarakat miskin desil 1–5 (3.511 orang), serta anak-anak stunting dari desil 1–5 sebanyak 65 anak.
Sebaran penerima di lima kecamatan meliputi: Kecamatan Kanigaran (1.130 orang), Mayangan (766 orang), Kedopok (612 orang), Wonoasih (652 orang), dan Kademangan (548 orang). Pada kesempatan ini, juga diserahkan Kartu Amanah kepada para penerima, dengan penyaluran dilanjutkan selama dua hari (29–30 September 2024) di pendapa masing-masing kecamatan se-Kota Probolinggo.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini didasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEIN) yang telah diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). “Kami memastikan bantuan tepat sasaran, khusus untuk 3.708 penerima yang belum tersentuh program sosial lain seperti PKH. Ini bagian dari komitmen saya bersama Wakil Wali Kota Ibu Ina untuk menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Aminuddin berharap bantuan ini tidak hanya menjadi penopang sementara, melainkan stimulus untuk pemulihan ekonomi. “Kami ingin penerima terdorong untuk bangkit dan memulai usaha mandiri. Bukan sekadar bantuan konsumtif, tapi modal awal untuk kemandirian,” katanya. Ia menambahkan bahwa jumlah penerima diharapkan terus menurun seiring peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Untuk mendukung hal itu, pemerintah kota meluncurkan program bantuan perekonomian melalui Koperasi Merah Putih (KMP). Melalui KMP, masyarakat bisa mengajukan pinjaman modal usaha tanpa bunga hingga Rp5 juta dengan syarat sederhana. “Cukup urus Nomor Induk Berusaha (NIB) di kelurahan, Mal Pelayanan Publik (MPP), atau bahkan di depan kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMP) pada malam hari. Gratis, hanya bawa KTP. Dana ini bisa dimanfaatkan untuk usaha mandiri,” seru Wali Kota Aminuddin dengan penuh semangat.
Dokter Aminuddin juga menyoroti dua manfaat utama KMP, yaitu hak kelola dan hak swamitra, yang memungkinkan masyarakat membangun usaha secara berkelanjutan. “Gunakan sebagian bantuan BLT sebagai modal usaha, jangan habiskan untuk konsumsi semata. Ini untuk membangkitkan keberanian berwirausaha. Insyaallah, kemakmuran tidak hanya dirasakan 3.708 penerima, tapi seluruh warga Kota Probolinggo,” pungkasnya.
Salah satu penerima manfaat, Erwin, warga Kelurahan Kebonsari Kulon RT 4 RW 16 yang berprofesi sebagai tukang pijat sejak 1996, menyampaikan rasa syukurnya. “Alhamdulillah, bantuan ini akan saya gunakan untuk beli minyak pijat, handuk kecil, sprei, bahkan ganti kasur jika rusak. Semua itu dibutuhkan untuk mengembangkan usaha saya, termasuk layanan panggilan ke rumah pelanggan,” ujar Erwin dengan antusias.
(Yuli/Bernas)
