Pemkab Malang Perketat Pengawasan MBG, Sanusi Tegas: Jangan Main-Main, Ini Menyangkut Nyawa

BeritaNasional,ID. Malang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan tidak hanya menyasar jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas gizi, keamanan pangan, higiene, sanitasi hingga pengelolaan limbah.

Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M., menegaskan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh mengabaikan standar keamanan makanan. Menurutnya, kelalaian dalam penyediaan makanan bagi siswa dapat berdampak langsung terhadap kesehatan dan keselamatan penerima manfaat.

“Jangan buat main-main, ini menyangkut nyawa orang dan kualitas anak bangsa. Jika terjadi keracunan akibat kelalaian, saya tidak segan untuk menuntut secara pidana,” tegas Sanusi saat menghadiri koordinasi dan monitoring pelaksanaan MBG bersama Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Alfret Denny Djoike Tuejeh, beserta rombongan Kantor Staf Presiden (KSP) RI di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (7/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Bupati Malang Dra. Hj. Lathifah Shohib, jajaran Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Malang, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang beserta kepala perangkat daerah, camat dari 33 kecamatan, Kepala SPPG Korwil BGN Kabupaten Malang serta para Kepala SPPG Korcam se-Kabupaten Malang.

627.925 Penerima Manfaat Dilayani 258 SPPG

Berdasarkan laporan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang selaku Ketua Satgas Percepatan MBG, program tersebut terus berkembang.

Saat ini, sebanyak 627.925 penerima manfaat telah mendapatkan layanan MBG melalui 258 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Malang. Dari jumlah tersebut, 226 SPPG atau 87,6 persen telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Capaian ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi dalam penyelenggaraan makanan,” ujar Sekda Kabupaten Malang dalam laporannya.

Meski demikian, Pemkab Malang menilai pengawasan tetap perlu diperkuat, terutama untuk memastikan seluruh SPPG menjalankan prosedur keamanan pangan secara konsisten.

Pengawasan MBG Diperkuat dengan Dua Portal Digital

Pemkab Malang juga menggunakan sistem digital untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan MBG. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan, laporan maupun masukan terkait pelaksanaan MBG melalui portal lapor-mbg.malangkab.go.id.

Sementara itu, portal sppg.malang.go.id digunakan sebagai instrumen pelaporan bagi para kepala SPPG. Melalui sistem tersebut, pelaksanaan MBG dilaporkan secara real-time, mulai dari jumlah penerima manfaat jenjang PAUD hingga SMA, menu makanan, distributor bahan pangan hingga data sertifikasi.

Sistem pelaporan ini diharapkan membuat pengawasan lebih cepat dan berbasis data. Persoalan yang muncul di lapangan juga dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

SPPG Diminta Ketat Jalankan SOP

Selain pengawasan digital, Satgas MBG Kabupaten Malang mewajibkan seluruh SPPG menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan dapur.

Sejumlah prosedur yang harus dilakukan antara lain pemantauan kandungan gizi oleh tenaga ahli, pencantuman batas waktu konsumsi pada food tray serta pemeriksaan sampel makanan setiap hari.

Sanusi juga mengingatkan pentingnya proses test food sebelum makanan disalurkan kepada siswa. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya keracunan akibat makanan yang tidak layak konsumsi. “Setiap makanan yang disajikan harus benar-benar memenuhi standar keamanan,” tegasnya.

Bagi Sanusi, keberhasilan MBG tidak bisa hanya diukur dari seberapa banyak makanan yang telah dibagikan. Kualitas dan keamanan makanan harus menjadi prioritas.

Sanusi: MBG Investasi untuk Generasi Masa Depan

Sanusi menilai MBG memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar menyediakan makanan gratis bagi siswa. Program tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak usia pertumbuhan.

Asupan gizi yang seimbang dinilai berperan dalam mendukung pertumbuhan fisik sekaligus kemampuan kognitif anak. “Presiden sangat konsen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM. Salah satu caranya adalah dengan memastikan kecukupan gizi agar IQ anak-anak kita meningkat dan mereka tumbuh menjadi pemimpin yang pintar,” ujarnya.

Ia berharap MBG dapat menjadi salah satu fondasi dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas dan produktif. Optimisme tersebut juga dikaitkan dengan capaian pendidikan di Kabupaten Malang. Hingga 2025, sekitar 5.000 siswa SMP tercatat lulus dengan nilai rata-rata 9. Bahkan, sebanyak 66 siswa berhasil meraih nilai sempurna 100.

Pemkab Malang berharap pemenuhan gizi melalui MBG dapat ikut mendukung kesehatan, ketahanan tubuh dan kemampuan kognitif siswa sehingga berdampak terhadap prestasi pendidikan.

Limbah MBG Tak Hanya Jadi Persoalan Lingkungan

Persoalan MBG juga tidak berhenti pada penyediaan makanan. Pemkab Malang mulai menyiapkan skema pengelolaan limbah dari dapur SPPG. Sisa produksi makanan nantinya diarahkan untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis.

Selain mengurangi potensi pencemaran lingkungan, langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Konsep ini sekaligus membuka ruang keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok maupun pengelolaan limbah MBG.

Pengawasan Melibatkan Tiga Pilar

Untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan, pengawasan dilakukan secara berlapis. Satgas MBG yang dipimpin Sekda melibatkan Inspektorat, Dinas Kesehatan serta aparat penegak hukum dari unsur TNI dan Polri.

Para camat di 33 kecamatan juga diminta aktif memantau pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing. Pemkab Malang menilai sinergi lintas sektor menjadi penting karena cakupan program tersebut cukup besar. Dengan 258 SPPG yang telah beroperasi dan melayani 627.925 penerima manfaat, pengawasan tidak bisa hanya dilakukan dari tingkat kabupaten.

Pemkab menegaskan keberhasilan MBG bukan sekadar soal jumlah makanan yang tersalurkan. Program tersebut harus mampu menjamin kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan sasaran dan akuntabilitas pengelolaan.

Dengan pengawasan yang diperketat dan keterlibatan berbagai pihak, MBG di Kabupaten Malang diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan dan kualitas generasi penerus. (den)